YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama hingga Mei, Ada yang Jerat ABG

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 21 Agu 2020 18:28 WIB
Asfinawati
Ketua Umum YLBHI Asfinawati (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum YLBHI Asfinawati menyebut hingga Mei 2020 terdapat 38 kasus penodaan agama di Indonesia. Menurut Asfina, ada tren terbaru pihak yang dilaporkan pasal penodaan agama dan UU ITE terbanyak berusia di bawah 18 tahun karena bermain TikTok.

"Laporan ini kami kumpulkan dari kasus-kasus pada tahun 2020 dari Januari hingga Mei 2020. Jadi sangat baru. Jadi ada 38 kasus hingga Mei 2020 dan kami terus meng-update ini," kata Asfina dalam diskusi bertajuk tren penodaan agama di Indonesia, yang disiarkan di YouTube Yayasan LBH Indonesia, Jumat (21/8/2020).

Adapun data yang diambil merupakan kasus yang dianggap publik sebagai penodaan agama, yang paling banyak menggunakan Pasal 156 a KUHP, Pasal 28 ayat 2 juncto 45 a ayat 2 UU ITE, dan Pasal 59 ayat 3 UU Ormas. Sebaran kasus penodaan agama terbanyak ada di daerah Sulsel, Jatim, Malut, dan Jabar.

Asfina mengatakan, jika dilihat profilnya, pelaku penodaan agama yang dikenai Pasal 156 a KUHP biasanya orang yang cukup berumur karena menafsirkan agama. Sementara itu, profil tersangka yang dikenai UU ITE itu masih anak muda, misalnya tersangka anak di bawah 18 tahun terdapat 2 kasus dengan tersangka 5 orang. Adapun 3 dari 5 orang tersebut berusia 14, 15, dan 16 tahun.

"Apa yang mereka lakukan? Karena main TikTok, karena mempelesetkan lagu Aisyah. Ini lagu Aisyah ini cukup banyak makan korban juga di tahun 2020," kata Asfina.

"Ini mengerikan sebetulnya karena penodaan agama sekarang menyasar anak berusia 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun dan itu tidak ada ampun. Seperti kita ketahui, orang yang disangkakan penodaan agama itu sulit sekali keluar dari pasal itu," sambungnya.

Baca Juga: Remaja yang Pelesetkan Lagu Aisyah Istri Rasulullah Ditangkap

Lebih lanjut, YLBHI mencatat proses hukum penodaan agama tidak terlepas dari aksi massa baik itu secara offline maupun online. Biasanya ada kata kunci yang ada di medsos ketika sudah viral.

"Yang menarik lagi, dalam proses hukum sekitar 28 kasus dari 38 kasus, polisi mengatakan karena ini mengancam ketertiban masyarakat dan ini secara verbal. Kami kumpulkan ucapan-ucapan verbal ini. Mengapa mengancam ketertiban masyarakat? Karena sudah tersebar menimbulkan keresahan publik," ungkapnya.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Hina Istri Nabi, YouTuber Aleh Didakwa Ujaran Kebencian

Selain itu, YLBHI menyebut, dari 28 kasus, 23 kasus di antaranya polisi melakukan proses hukum agar protes masyarakat mereda. YLBHI menilai proses hukum cenderung dilakukan berdasarkan aspek sosiologis.

"Jadi yang sering diungkapkan polisi, percayalah kepada kami ya masyarakat, kasus ini akan kami tindak lanjuti, akan ada proses hukum, dll. Jadi polisi percaya bahwa ketika ada proses hukum, keramaian atau protes akan reda, dan itu masuk akal menurut saya pandangan polisi tersebut, karena kasus ini didorong melalui aksi massa tadi," kata Asfina.

"Meskipun demikian sebenarnya alasan mengganggu ketertiban tidak pernah ada di Pasal 156 a KUHP, tidak pernah ada di UU PNPS 165. Jadi ini ada alasan yang di luar hukum yang lebih bersifat sosiologis, tapi dalam pengalaman YLBHI sering kali masuk juga di dalam dakwaan, sering juga masuk dalam pertimbangan hakim dan lain-lain," sambungnya.

Tonton juga video 'YLBHI Soal Perppu KPK: Kita Bela Pemberantasan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]