Survei Indikator: Efektivitas PSBB Tertinggi Sumatera Barat-DKI-Jawa Barat

ADVERTISEMENT

Survei Indikator: Efektivitas PSBB Tertinggi Sumatera Barat-DKI-Jawa Barat

Rahel Narda C - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 21:07 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Lembaga Indikator Politik melakukan survei terhadap sejumlah pemuka opini (opinion leaders) terkait sosok kepemimpinan dan kelembagaan di masa pandemi COVID-19. Dalam survei itu, sebagian responden mengatakan pelaksanaan PSBB efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Survei dilakukan dengan wawancara 304 pemuka opini dengan kategori akademisi, media massa, LSM, dan elit usaha yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia. Survei dilakukan selama bulan Juli 2020 serta tidak memiliki kerangka sampel responden. Survei ini juga hanya mewakili suara dari 304 responden tersebut.

"Efektivitas PSBB. Nah ini agak split di sini, meskipun di atas 50 persen mengatak cukup efektif," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei melalui diskusi daring bertema 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan COVID-19' pada, Kamis (20/8/2020).

Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat memiliki posisi tertinggi terkait efektivitas pelaksanaan PSBB. Sementara, daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mendapat skor rendah terkait efektivitas pelaksanaan PSBB.

"Sumatera Barat skornya paling tinggi. Yang paling rendah Jawa Timur sama Sulawesi Selatan," ucap Burhanuddin

Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan indicator terkait kemampuan pemerintah dalam menekan tingkat kematian COVID-19. Menurutnya, banyak responden yang menilai DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumetera Barat memiliki kemampuan menekan angka kematian virus Corona.

"Kalau kita tanya kemampuan pemerintah provinsi dalam menekan tingkat kematian, DKI dengan Jawa Barat skornya tipis bedanya, Sumatera Barat juga tipis bedanya.. DKI, Jawa Barat, Sumatera Barat dianggap sebagai provinsi yang relatif berhasil dalam penanganan Covid. Kemudian Jawa Timur rendah," ucap Burhanuddin.

Sementara itu, terkait penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Corona, Burhanuddin mengatakan sekitar 60 persen responden mengatakan penyaluran bansos dari tingkat pemerintah provinsi masih lambat. Namun, Burhanduddin mengatakan daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki skor yang tinggi terkait penyaluran bansos.

"Penyaluran bantuan, secara umum pempov, dianggap lambat atau sangat lambat. Total ada 60 persen. Tapi kalau kita tanya bagaimana dengan DKI? Itu penyaluran bansosnya paling tinggi kemudian di susul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang lainnya Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan itu relatif di paling bawah," imbuhnya.

Tak hanya itu, Burhanuddin juga mengatakan mayoritas pemuka opini menganggap alokasi dana dari pemerintah masih belum cukup guna menangani COVID-19. Tercatat sebanyak 43,8 persen responden yang mengatakan kurang dan 12,8 responden yang mengatakan sangat kurang.

"Kemudian kecukupan alokasi dana. Secara umum meskipun pemerintah sudah komitmen menggelontorkan 600an triliun ya, tapi secara umum elit opinion maker merasa kurang sangat kurang terkait alokasi dana yang diperlukan dalam meringankan beban hidup bagi yang terdmapak covid 19," tutur Burhanuddin.

Sementara terkait penggunaan rapid tes, Burhanuddin juga mengatakan mayoritas pemuka opini menganggap rapid tes tidak efektif. Menurutnya, sekitar 56 persen responden mengatakan rapid tes tidak efektif dalam mengidentifikasi virus COVID-19.

"Mayoritas di atas 50 persen. 56,9 persen, ini survey khusus kalangan opinion maker ya, 56 persen mengatakan rapid test tidak efektif sama sekali atau kurang efektif. Jadinya elit mengatakan rapid tes yang gencar dilakukan itu tidak efektif sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah individu terserang corona atau tidak," ujar Burhanuddin.

(maa/)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT