Epidemiologi UI Soroti Efektivitas Penanganan COVID-19 di Indonesia

Rahel Narda C - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 20:25 WIB
Folder of Coronavirus covid19 2019 nCoV outbreak
Foto: Getty Images/iStockphoto/oonal
Jakarta -

Pakar epidemiologi FKM UI Pandu Riono menyoroti efektivitas pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, seharusnya COVID-19 dapat direspons langsung oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran kabinetnya tanpa harus membentuk tim khusus.

"Saya sering usulkan pandemi ini harusnya direspons segera dan direspons oleh negara. Negara itu siapa? Negara itu adalah presiden dan kabinetnya. Bukan direspons oleh panitia, bukan direspons oleh ad hoc atau semacam task force atau gugus tugas yang bahkan dipimpin oleh lembaga yang tidak mengerti masalah pandemi atau masalah kesehatan," kata Pandu dalam Rilis Survei Lembaga Indikator Politik secara daring bertema 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan COVID-19' pada Kamis (20/8/2020).

Pandu mengatakan pembentukan tim khusus guna menangani COVID-19 bukanlah bentuk dari respons mendesak yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pandemi ini membutuhkan respons cepat langsung, baik dari presiden maupun kementerian terkait.

"Jadi itu kan bukan respons emergency, seakan-akan itu respons yang bisa ditunggu. Padahal ini respons yang tidak bisa ditunggu, butuh kepemimpinan, butuh tanggung jawab, butuh kecepatan pengambilan keputusan, butuh sistem pelayanan atau sistem pemerintahan yang optimal yang secara undang-undang dijalankan oleh kementerian. Dan secara undang-undang yang paling bertanggung jawab ya presiden," ucap Pandu.

Menurut Pandu, penangan pandemi Corona akan jauh lebih efektif apabila langsung ditangani oleh Presiden Jokowi. Dia pun mempertanyakan alasan pemerintah mendelegasikan penanganan COVID-19 ke tim khusus.

"Padahal lebih efisien efektif itu kalau pakai presiden sendiri yang memerintahkan kabinetnya sesuai tugas-tugas pokok kabinet. Dan itu lebih terkoordinasi. Nah ini menurut saya yang perlu ditanya apakah pemerintahan dalam respons pandemi ini harus didelegasikan?" tutur Pandu.

Selain itu, Pandu menyoroti sikap pemerintah terkait rapid test. Menurutnya, rapid test cenderung membuat penyelesaian dari masalah yang ada menjadi semakin tertunda.

"Kelihatannya rapid test melindungi, padahal membuat masalah jadi tertunda dan terlambat akibat kesalahan pengambilan keputusan," kata Pandu

Menurutnya, pemerintah pun tidak mendengarkan saran-saran dari ahli sains terkait penggunaan rapid test serta World Health Organization (WHO). Pandu pun meminta pemerintah tidak lagi merespons pandemi ini secara ad hoc.

"Kenapa demikian? Karena tidak mendengar pendapat ahli atau sains bagaimana pandemi ini dilakukan. Pedoman ada. WHO ada, banyak konsultan kesehatan yang bisa membantu. Kalau WHO itu maunya kerja sama dengan Kemenkes. Jadi ini yang menurut saya jangan lagi pandemi ini direspons secara ad hoc. Dan dengan tidak ad hoc, kerja sama internasional itu lebih cepat karena sudah terbentuk link-nya," tutur Pandu.

(maa/maa)