Hikmahanto: Palestina Bisa Saja Pulangkan Dubes Zuhair

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 14:15 WIB
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun (Daniel Ngantung/detikcom)
Jakarta -

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menilai Palestina bisa saja memulangkan duta besarnya di Indonesia, Zuhair al-Shun. Ini lantaran Dubes Zuhair datang ke acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutan Din Syamsuddin, yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sejumlah pihak ingin agar pemerintah melakukan tindakan keras terhadap Dubes Zuhair al-Shun, bahkan tindakan berupa persona non grata (pengusiran diplomat). Namun hingga saat ini pemerintah tidak melakukan tindakan keras. Besar kemungkinan ada dua alasan untuk ini," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8/2020).

Alasan pertama, kata Hikmahanto, pemerintah percaya pada alasan Dubes Zuhair. Kedubes Palestina menyebut Dubes Zuhair hadir ke deklarasi KAMI atas undangan Din Syamsuddin yang menyebut acara deklarasi sebagai peringatan HUT RI ke-75.

"Kedua, deklarasi yang dilakukan oleh KAMI oleh pemerintah tidak dianggap sebagai suatu tindakan yang bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah," ucap Hikmahanto.

"Memang, bila deklarasi KAMI oleh pemerintah dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, kehadiran Dubes Palestina dapat dianggap sebagai intervensi masalah dalam negeri Indonesia," sambungnya.

Hikmahanto menyebut intervensi negara lain terhadap masalah dalam negeri merupakan hal terlarang dalam pergaulan internasional. Dampaknya, sang dubes bisa diusir.

"Suatu hal yang sangat dilarang dalam pergaulan internasional dan sangat wajar bila memang demikian pemerintah melakukan pengusiran Dubes Zahir," jelas Hikmahanto.

Soal 'kekhilafan' Dubes Zuhair, Rektor Universitas Jenderal A Yani ini menyebut pemerintah Palestina bisa turun tangan. Pemerintah Palestina, kata Hikmahanto, dapat memberikan sanksi atas perwakilannya di Indonesia itu.

"Kalaulah Dubes Zuhair perlu diberi sanksi karena kehadirannya di acara deklarasi KAMI, yang layak memberikannya adalah pemerintah Palestina. Pemerintah Palestina bisa saja memanggil pulang Dubes Zuhair karena insiden ini telah mencoreng kedekatan hubungan antara Indonesia dan Palestina," ungkapnya.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam diskusi 'Warga Tanpa Warga Negara' di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (19/8/2016)Guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana (Ari Saputra/detikcom)

Hikmahanto juga menyebut bisa saja Palestina mengganti duta besarnya di Indonesia atas insiden ini. Pemerintah Palestina yang berhak memberikan sanksi.

"Bahkan bukannya tidak mungkin bagi pemerintah Palestina, untuk mengendalikan kerusakan (damage control) atas hubungan baik di tingkat kedua masyarakat, maka Dubes Zuhair diganti," sebut Hikmahanto.

"Semua itu terpulang kepada pemerintah Palestina dalam menilai seberapa berat kesalahan yang dilakukan oleh Dubes Zuhair sebagai representasi negara, pemerintah, dan rakyat Palestina di Indonesia yang hadir dalam acara deklarasi KAMI," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, kehadiran Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun di deklarasi KAMI menjadi polemik. Kedubes Palestina mengungkapkan Dubes Zuhair hadir atas undangan Din Syamsuddin yang menyebut acara deklarasi sebagai peringatan HUT RI ke-75.

"Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina. Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan Hari kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya," bunyi keterangan Kedubes Palestina yang diterima detikcom.

Kedubes Besar Palestina menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh bantuan yang selama ini diterima negaranya dari Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kedubes Palestina pun menegaskan tak ada niat terlibat politik Indonesia.

"Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia," kata Kedubes Palestina.

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding tak setuju bila polemik kehadiran Dubes Zuhair al-Shun ke deklarasi KAMI selesai hanya dengan klarifikasi lewat pernyataan pers. Menurutnya, pemerintah perlu memanggil sang dubes untuk meminta klarifikasi langsung.

Bila ditemukan indikasi adanya kesengajaan Dubes Zuhair datang untuk mendukung deklarasi KAMI, Karding mengimbau pemerintah untuk memulangkannya. Pemerintah juga diminta agar meminta Palestina mengirimkan dubes yang lebih bijaksana dalam bersikap.

"Kalau ada unsur kesengajaan, sebaiknya Pak Dubes ditarik atau dipulangkan ke negaranya dan digantikan oleh dubes-dubes yang lebih berhati-hati dan lebih proporsional dalam bersikap di negara Indonesia ini," ucap Karding.

Tonton video 'Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Klarifikasi Via Surat':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/dhn)