Polemik Dubes Palestina di Acara KAMI Dikira Perayaan HUT RI

Sejumlah tokoh nasional deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Lapangan Tugu Proklamasi. Din Syamsuddin-Gatot Nurmantyo hadir di acara itu. — Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam KAMI menyampaikan deklarasi. (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Kehadiran Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi polemik. Komisi I DPR RI menyoroti pelibatan duta besar asing dalam kegiatan itu.

"Saya menyayangkan peristiwa diundangnya Duta Besar Palestina ke dalam gerakan penyampaian pesan politik," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).

Komisi I merupakan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Mitra kerja Komisi I di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisi I menilai pelibatan duta besar asing menyalahi aturan. Komisi I juga berpendapat pelibatan duta besar asing dapat membawa dampak yang berbahaya bagi internal bangsa.

"Aspirasi atau penyampaian pandangan dan masukan ke pemerintah sebetulnya sah-sah saja. Namun, karena yang hadir banyak tokoh-tokoh, ya, yang menurut saya harusnya paham bahwa pelibatan dubes asing dalam gerakan politik menyalahi aturan. Di samping menyalahi aturan, praktik melibatkan perwakilan asing dalam gerakan berbau politik juga berbahaya untuk internal dalam negeri," imbuhnya.

Kedutaan Besar Palestina pun angkat bicara perihal kehadiran Dubes Zuhair al-Shun pada deklarasi KAMI. Kedutaan Besar Palestina mengungkapkan sang dubes hadir atas undangan Din Syamsuddin yang menyebut acara deklarasi sebagai peringatan HUT RI ke-75.

"Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina. Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya," bunyi keterangan Kedubes Palestina yang diterima detikcom.

Pihak Kedutaan Besar Palestina juga menjelaskan kehadiran Dubes Zuhair al-Shun di acara deklarasi KAMI hanya sesaat. Kedutaan Besar Palestina menyebut Dubes Zuhair al-Shun meninggalkan lokasi seusai pemutaran lagu Indonesia Raya.

"Kehadiran kami di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit, ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia," sebut Kedubes Palestina.

Kedubes Palestina menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh bantuan yang selama ini diterima negaranya dari Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kedubes Palestina pun menegaskan tak ada niat terlibat politik Indonesia.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun. (Daniel Ngantung/detikcom)

Simak video 'Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Klarifikasi Via Surat':

[Gambas:Video 20detik]

"Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia," kata Kedubes Palestina dalam keterangannya, Rabu (19/8/2020).

Menanggapi klarifikasi Kedutaan Besar Palestina, Din Syamsuddin selaku pengundang mengaku telah berkomunikasi dengan Dubes Zuhair al-Shun. Din mengakui ada kesalahpahaman terkait undangan tersebut.

"Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca saksama undangan. Tapi begitu melihat nama saya, beliau langsung berniat hadir saja karena menganggap saya sahabat (sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina)," kata Din ketika dihubungi, Rabu (19/8/2020).

Din kemudian menerangkan bukan hanya Dubes Zuhair al-Shun saja yang diundang untuk menghadiri kegiatan deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada Selasa (18/8). Din menyebut KAMI menyebar undangan ke banyak duta besar di Jakarta, namun sebagian mengkonfirmasi ketidakhadiran dan sebagian lainnya tak menanggapi undangan KAMI.

"Itu undangan KAMI kepada sejumlah dubes (AS, Inggris, Australia, Russia, Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Iran, dan Negara-negara ASEAN). Sebagian menjawab tidak bisa hadir karena tidak berada di tempat, sebagian tidak ada jawaban," terang Din.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani juga menjelaskan pihaknya telah memberi tahu Dubes Palestina Zuhair Al-Shun bahwa ada tiga rangkaian acara kemarin di Tugu Proklamasi, dan salah satunya deklarasi. Yani pun berpendapat sikap Kedubes Palestina yang memberikan klarifikasi terkait kehadiran Dubes Palestina Zuhair al-Shun dikarenakan kondisi Palestina yang membutuhkan dukungan pemerintah Indonesia.

"Saya tadi sudah jawab begini, bahwa kita tidak hanya mengundang Kedutaan Besar Palestina, Kedutaan Amerika, Kedutaan Inggris. Seluruh kedutaan di Jakarta kita undang resmi. Dan kita sudah memberitahukan acara kita itu ada tiga acara di dalam undangan, 1 acaranya adalah memperingati hari proklamasi, memperingati hari konstitusi dan Hari Pancasila, dan juga deklarasi, kayak gitu. Memang dubes yang datang ada Dubes Palestina, terus setelah itu dia pulang, sebelum acara ya kita kan nggak bisa melarang. Dan kita memahami kalau mereka ada klarifikasi, kita harus pahami kondisi Palestina yang saat ini sedang berada kayak begitu kan," ucap Yani kepada wartawan

"Tentu kita tidak ingin berseberangan atau mengatakan dengan pemerintah, karena dia lagi membutuhkan dukungan pemerintah kita secara langsung. Saya kira hak yang wajarlah," imbuh Yani.

Dia menjelaskan tiga rangkaian acara di Tugu Proklamasi yang dia maksud adalah memperingati proklamasi kemerdekaan, memperingati hari konstitusi dan Hari Pancasila, serta terakhir deklarasi KAMI.