Dikritik, Persatuan Jaksa Kini Tak Akan Beri Bantuan Hukum ke Pinangki

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 19 Agu 2020 18:34 WIB
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Sejumlah pihak mengkritik pendampingan hukum yang diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan menerima suap terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menegaskan tidak akan memberi bantuan hukum terhadap Pinangki karena telah melanggar hukum.

"PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga untuk memberikan pendampingan hukum, perlu mempertimbangkan kepentingan institusi kejaksaan yang lebih besar," kata Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Setia Untung Arimuladi dalam keterangannya, Rabu (19/8/2020).

"Berkaitan dengan hal tersebut, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak akan memberikan pembelaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana," sambungnya.

Wakil Jaksa Agung itu mewanti-wanti jaksa lainnya untuk tidak bermain-main dan menyalahgunakan wewenang. Ia meminta aparat kejaksaan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam bekerja.

"Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama-sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas dalam bekerja, dan berkarya untuk masa depan institusi kejaksaan yang lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Untung mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), setiap anggota PJI berhak mendapatkan pembelaan hukum. Pembelaan hukum diberikan sebagai bentuk kewajiban organisasi kepada anggotanya sebagai hak dalam hal menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Adapun pendampingan hukum yang diberikan berupa pendampingan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk PJI, bukan aparat kejaksaan untuk menghindari benturan kepentingan. Ia menyebut pembelaan hukum yang diberikan semata untuk memberikan hak anggotanya.

"Adapun pendampingan diberikan oleh penasihat hukum profesional, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, pendampingan hukum yang diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari menuai kritik dari ICW. Kejaksaan Agung menegaskan penasihat hukum Pinangki nantinya di luar dari pihak Kejaksaan.

"Mungkin pemahamannya saya sampaikan dulu ya barangkali pemahamannya itu menurut saya kurang tepat. Didampingi pengacara undang-undang itu hukumnya wajib sehingga ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Nah, mungkin pemahamannya keliru, dikira yang menjadi pengacara atau penasihat hukum itu jaksa juga, mungkin itu ya karena terjadi di institusi lain kalau tidak salah, pengacaranya kalau tidak salah institusi itu sendiri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (18/8).

Hari menegaskan Pinangki akan didampingi penasihat hukum dari organisasi profesi pengacara. Penasihat hukum ini ditunjuk oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan di luar pihak kejaksaan.

"Jadi perlu kami tegaskan, sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara, bukan dari kejaksaan atau jaksa tidak boleh beracara pidana kecuali pengacara negara," ungkap Hari.

Tonton video 'Kejagung Berikan Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/imk)