PN Bengkulu Tolak Alasan Penunggak Tak Bisa Bayar Cicilan Mobil karena Corona

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 19 Agu 2020 14:51 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Foto ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menolak alasan NA (33) menunggak cicilan mobil Toyota Calya karena terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). Alhasil, NA harus tetap membayar kekurangan cicilan Rp 149 juta ke pihak leasing.

Hal itu terungkap dalam putusan PN Bengkulu yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (19/8/2020). Di mana NA membeli Calya dengan cara mengkredit pada Agustus 2018. NA berjanji akan membayar dengan mengansur sebesar Rp 3,6 juta per bulan.

Awalnya cicilan dibayar lancar oleh NA. Hingga datang kewajiban angsuran ke-20, NA mulai menunggak. Jatuh tempo itu terhitung 9 April 2020. Alasan NA, ekonominya sulit karena terdampak pandemi COVID-19.

Pihak leasing tetap meminta NA membayar dengan mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Karena tidak lancar, leasing mengajukan gugatan ke PN Bengkulu agar NA tetap membayar.

Dalam persidangan, NA tetap mengaku tidak bisa mencicil karena ekonomi keluarganya sedang memburuk dampak Corona. Tapi PN Bengkulu menolak alasan itu dan tetap menyatakan NA wanprestasi.

"Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat. Menyatakan Tergugat untuk mengganti kerugian dari Penggugat senilai Rp 149.112.330," kata hakim tunggal Dwi Purwanti.

Menurut Dwi, hubungan penggugat dengan tergugat adalah murni perjanjian yang didasari ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata. Dalam perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum yang di dalamnya telah mengatur dan mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk tunduk dan taat kepada substansi perjanjian sehingga menjadi Hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud dalam asas pacta sunt servanda dan timbul konsekuensi bila terjadi pelanggaran.

Dari perjanjian yang dimaksud ternyata di persidangan ditemukan fakta terdapat serangkaian perbuatan tergugat yang tidak tunduk dan tidak taat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam bukti penggugat yakni perjanjian Fidusia Nomor 73 (vide bukti P-4b) berupa penunggakan pembayaran oleh tergugat yang menimbulkan wanprestasi terhadap penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam 1320 KUHPerdata.

"Bahwa aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit mendapatkan perlakuan khusus yakni seperti usaha mikro kecil dan menengah dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bila dikaitkan dengan kewajiban membayar tergugat dengan objek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fidusia dalam gugatan a quo," kata Dwi menjelaskan menolak alasan dampak COVID sebagai argumen gagal bayar.

"Hakim berpendapat dikecualikan dan tidak termasuk sebagai relaksasi atau kelonggaran yang diberikan kepada tergugat sebagai debitur dalam perjanjian yang dimaksud dan selain itu tergugat di persidangan tidak dapat menunjukkan kondisi riil dirinya terdampak langsung yang mempengaruhi kemampuan dirinya untuk tidak membayar kewajibannya sesuai dengan waktu dan telah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian karena dampak COVID-19," tambahnya.

(asp/elz)