.webp)
Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan peringatan HUT RI ke-75 merupakan momentum bagi institusi dan jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim. Hal ini guna mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewujudkan kemandirian maritim menuju Indonesia Maju.
"Seiring dengan bertambahnya usia Ibu Pertiwi yang menginjak 75 tahun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat beberapa capaian program yang telah berjalan dan menunjukan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2020).
Pertama, kata dia, di bidang pembangunan infrastruktur. Salah satu proyek infrastruktur pelabuhan yang tengah dikejar penyelesaiannya adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga optimis Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan untuk tahap I pada bulan Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan soft launching pada November 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Ke depan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati atau yang lebih dikenal dengan Rebana diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia dengan dukungan konektivitas Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati," ungkapnya.
Adapun pembangunan infrastruktur ini tidak selalu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun pinjaman luar negeri. Pada tahun 2020, terdapat beberapa infrastruktur perhubungan laut yang pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah selain melalui APBN. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Menara Suar Tanjung Batu di Tarakan, Kalimantan Utara.
Pengembangan Pelabuhan Seba dilaksanakan secara multiyeras Tahun Anggaran 2020-2021. Untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meliputi pekerjaan pembangunan trestle segmen I (63x10) m2 dan trestle segmen II (82x10) m2. Sedangkan untuk tahun 2021 akan dilakukan pembangunan trestle segmen II (18x10) m2 dan pembangunan dermaga segmen I dan II (69x10) m2.
Sementara Menara Suar Tanjung Batu adalah menara suar baru yang mulai dibangun pada tahun 2020. Sama seperti menara suar lain, Menara Suar Tanjung Batu yang berada di bawah koordinasi Distrik Navigasi Kelas III Tarakan ini memiliki nilai manfaat sebagai fasilitas Sarana Bantu Navigasi yang mendukung kelancaran pelayanan dan keselamatan pelayaran bagi masyarakat dan pengguna jasa transportasi.
Selanjutnya terkait konektivitas antar wilayah di Indonesia, pelaksanaan Tol Laut juga telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan pemerataan ekonomi.
"Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah Jokowi terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas. Keberhasilan program tol laut termasuk angkutan ternak dan angkutan perintis tersebut, tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan seluruh Stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut." jelasnya.
Sementara itu, khusus angkutan ternak, Kementerian Perhubungan saat ini telah mengoperasikan 6 (enam) unit kapal ternak yang siap mengangkut hewan ternak terutama sapi, untuk bisa melayani dan memenuhi ketahanan pangan daerah-daerah yang memang butuh pasokan hewan ternak.
Capain lain di bidang keselamatan pelayaran yang berhasil diraih Indonesia di tahun 2020 adalah penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2020. TSS digagas untuk meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok.
"Hal ini membuktikan Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di Alur Laut Kepulauannya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di Internasional Maritime Organization (IMO) dan telah memperjuangkan usulan TSS tersebut selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia," jelas Agus.
Agus menuturkan selain penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia adalah melalui pelaksanaan pemanduan secara elektronik (E-Pilotage) dan pemasangan/pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS).
"Bahkan ke depan dengan dilaksanakannya pemanduan secara elektronik akan berdampak pada kepastian pelayanan yang efektif dan cepat di bidang keselamatan pelayaran serta secara ekonomi dapat menurunkan biaya logistik nasional," katanya.
Sementara, terkait dengan kemudahan pemasangan dan pengaktifan AIS yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, belum lama ini mendapat apresiasi dari masyarakat nelayan di Indonesia.
Salah satu Paguyuban Nelayan 'Mitra Nelayan Sejahtera' di Kabupaten Pati mengapresiasi Kemenhub yang telah memberikan kemudahan perizinan pembuatan nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI) pada kapal-kapal mereka sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengoperasikan AIS.
"Pemberian Perizinan online/e-licensing dalam hal ini penetapan Nomor MMSI dilaksanakan secara cepat, mudah dan gratis. Jika seluruh persyaratan telah dilengkapi secara online, maka dalam jangka waktu 1 jam, pemohon dapat langsung menerima dan mencetak perizinan yang diinginkan" ujarnya.
Terakhir, capaian di bidang penegakan hukum di laut yakni keberhasilan para personil Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban dalam melakukan pengejaran dan penghentian kapal ikan Tiongkok MV. Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 yang diduga melakukan tindak pidana human trafficking dan didapati juga menyimpan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dalam lemari pendinginnya pada bulan Juli 2020 lalu.
(akn/ega)
