Menaker Ingin HUT RI Ke-75 Jadi Momentum Pastikan Hak PMI Terpenuhi

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 16 Agu 2020 16:15 WIB
Menaker Ida Fauziyah dan  Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Menaker Ida Fauziyah dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani (Foto: dok. BP2MI)
Jakarta -

Menaker Ida Fauziyah mengatakan peringatan HUT RI ke-75 merupakan momentum agar memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) mendapatkan hak-hak perlindungan. Adapun hak-hak perlindungan PMI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

"Saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan bagi PMI bisa diartikan sebagai upaya memastikan pemenuhan hak PMI dapat berjalan dengan baik. Ini momentum yang sangat baik 75 tahun Indonesia merdeka saatnya kita memerdekakan para PMI kita dengan melakukan seluruh upaya memastikan pemenuhan hak PMI itu berjalan dengan baik," kata Ida, dalam diskusi virtual bertajuk 'Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju', Minggu (16/8/2020).

Ida mengatakan ada 13 poin hak-hak PMI yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu mulai dari hak mendapatkan pekerjaan di luar negeri, hak berserikat dan berkumpul di negara tujuan, hak memperoleh jaminan perlindungan keselamatan keamanan, sampai hak memperoleh dokumen dan perjanjian calon kerja, calon perjanjian kerja, calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia. Serta hak kebebasan bagi PMI untuk memperoleh informasi yang benar dan memilih pekerjaan.

"Inilah makna perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, hak untuk memperoleh pelayanan profesional dan manusiawi pada saat sebelum dan setelah bekerja dipenuhi melalui pelayanan di Dinas Tenaga Kerja BP3TKI dan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Sedangkan pelayanan pada saat selama bekerja disediakan oleh perwakilan Republik Indonesia," ujar Ida.

Guna meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia, Ida mengatakan pemerintah juga telah mempunyai Atase Ketenagakerjaan di 13 negara penempatan mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong, Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Taiwan, hingga Suriah. Sedangkan Atase Ketenagakerjaan di Suriah kini ditutup karena alasan krisis keamanan.

Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan pihaknya menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman TKI ilegal. Benny menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus merdeka dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi serta jeratan sindikat perdagangan orang.

"HUT Kemerdekaan ke-75 RI ini menjadi momen penting dalam memerdekakan PMI dari segala tindak eksploitasi dan jerat perdagangan orang. Penting bagi seluruh pihak untuk mengambil bagian dalam momen tersebut," ucap Benny.

Di samping itu, Benny telah menyampaikan permintaan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan PMI di luar negeri, tidak hanya untuk sakit dan kematian karena kecelakaan kerja.

"Kami juga sudah meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak hanya meng-cover kecelakaan kerja. Kalau tidak mampu, kita akan rekrut asuransi lagi untuk ikut melindungi PMI. Pak Presiden Joko Widodo sudah berpesan agar BP2MI melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengusulkan agar memberikan kemudahan agar WNI memilih berangkat ke negara tujuan dengan jalur aman. Pertama, memperbaiki tata kelola dari berangkat di desa, kemudian proses keberangkatan dapat dilakukan secara mudah, murah, cepat, aman dan transparan sehingga calon PMI tidak perlu mengambil risiko berangkat tidak sesuai prosedur.

"Ketika kita sudah siapkan jalur yang aman, tata kelola, peraturan perundang-undangan bagi pihak yang masih memberangkatkan tidak sesuai prosedur kita tindak tegas," kata Judha.

Tonton video '7 Tips Rayakan Tujuh Belasan Seru di Rumah':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/imk)