Deputi V KSP Tegaskan Pemerintah Tak Tolerir Kekerasan Pekerja Migran

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 16 Agu 2020 14:38 WIB
Jaleswari Pramodharwardani
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Polhukam, Jaleswari Pramodhawardhani (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Polhukam, Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan masih ada beberapa permasalahan terkait kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) salah satunya kekerasan yang dialami PMI. Jaleswari mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir kekerasan yang dialami pekerja migran.

"Kita tidak boleh lengah, lemah apalagi mentolerir kejadian-kejadian kekerasan berupa penganiayaan dan penyiksaan yang menimpa WNI yang jadi pekerja migran. Masih segar ingatan kita kasus yang menimpa saudara kita Khanifah yang berasal dari Indramayu pada tahun 2019 yang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh majikan di Singapura dengan palu, pisau dan tongkat bambu sampai mengalami cacat fisik secara permanen dan trauma psikis akut," kata Jaleswari, dalam diskusi virtual bertajuk Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju, Minggu (16/8/2020).

Kasus kekerasan terhadap TKI lainnya dialami Erwiana Sulistyaningsih di Hongkong pada tahun 2014, Erwiana mengalami cacat seumur hidup dan membutuhkan trauma healing jangka panjang. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama semua pihak bukan hanya pemerintah tetapi juga LSM untuk melaporkan masalah tersebut hingga memproses hukum kekerasan yang dialami PMI.

"Pemerintah melalui BP2MI bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk organisasi masyarakat sipil telah melakukan banyak hal untuk menangani persoalan ini. Selalu ada upaya konkrit untuk memastikan kasus tersebut dibawa ke proses hukum di negara-negara tempat kasus terjadi. Banyak keberhasilan dengan adanya proses hukum dimana rata-rata para pelaku sudah dihukum penjara dan denda," ungkapnya.

Adapun tantangan lainnya mengenai persoalan PMI selain mengalami kekerasan misalnya menjadi korban perdagangan manusia, mengalami kerentanan dalam menghadapi COVID-19 di negara tempat tujuan dan PMI yang berangkat non prosedural atau ilegal. Pemerintah juga sudah menindak praktik sindikat pengiriman pekerja migran ilegal.

"Oleh karena itu kami mengapresiasi Kepala BP2MI Bapak Benny Rhamdani dan tim yang telah cukup tegas menindak sindikat penyedia dan pengirim pekerja migran ilegal dan non prosedural yang karena praktek penyimpangan tersebut menjadikan pekerja migran Indonesia menjadi rentan dalam rantai perdagangan manusia serta situasi-situasi yang lain yang menyebabkan PMI tidak bisa mendapatkan perlindugnan maksimal dari negara," ujarnya.

(yld/imk)