RI Abstain atas Resolusi PBB tentang Embargo Senjata Iran

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 15 Agu 2020 14:40 WIB
Ruang sidang PBB (Reuters)
Ilustrasi ruang sidang PBB (Foto: dok. Reuters)
Jakarta -

Republik Indonesia (RI) memutuskan tidak menentukan sikap atau abstain dalam pemungutan suara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan AS mengenai perpanjangan embargo senjata di Iran. Ada total 11 negara yang memilih abstain.

Dilansir Antara, Sabtu (15/8/2020), rancangan resolusi DK PBB mengenai perpanjangan embargo senjata di Iran didukung AS dan Republik Dominika. Sementara itu, Rusia dan China menolak resolusi tersebut.

Menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas, Indonesia mengambil posisi abstain karena menilai rancangan resolusi yang diajukan AS tidak sejalan dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau dikenal dengan Kesepakatan Nuklir Iran.

"Bagi Indonesia, implementasi Resolusi DK PBB 2231 dan JCPOA secara menyeluruh merupakan satu-satunya cara yang efektif dalam memastikan program nuklir Iran hanya untuk tujuan damai," kata Grata.

Karena itu, Indonesia meminta Iran dan seluruh negara pihak lainnya pada JCPOA untuk menjalankan komitmennya secara penuh dan efektif. Indonesia juga menyesalkan langkah AS untuk keluar dari kesepakatan tersebut.

"Indonesia mendorong agar negara pihak pada JCPOA dapat menyelesaikan isu kepatuhan implementasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam kesepakatan dimaksud, dalam hal ini melalui Dispute Resolution Mechanism (DRM)," ujar Grata.

Sebagai Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020, Indonesia akan memfasilitasi berbagai usulan rancangan resolusi yang disampaikan negara DK PBB, dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan semua negara anggota DK dan pihak terkait lainnya.

Setelah rancangan resolusi yang diajukannya ditolak oleh mayoritas anggota DK, AS dapat menindaklanjuti langkahnya untuk memicu kembali semua sanksi PBB terhadap Iran dengan menggunakan ketentuan dalam perjanjian nuklir, yang dikenal sebagai snapback, meski Presiden Donald Trump telah hengkang dari perjanjian tersebut pada 2018.

Para diplomat mengatakan AS dapat melakukan langkah itu paling cepat pekan depan, namun bakal menghadapi tentangan yang berat. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi memperingatkan AS agar tidak memicu pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Teheran.

(dkp/jbr)