PAN secara resmi telah menyerahkan dukungan kepada putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Solo. PAN menegaskan dukungan itu diberikan karena Gibran layak dicalonkan.
"Jadi Solo itu, bahkan saya sampaikan dengan Bang Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan), kalau waktu itu Pak Jokowi tidak mencalonkan Gibran, tentu saya, saya sendiri nih, akan mendatangi Gibran untuk nyalon. Artinya, memang Gibran layak untuk dicalonkan," kata Waketum PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Namun Yandri menegaskan dukungan kepada Gibran tidak ada kaitan dengan koalisi PAN dan pemerintahan Jokowi. Pertimbangannya adalah Gibran dipandang sebagai sosok yang layak memimpin.
"Dan ini nggak ada kaitan dengan koalisi atau tidak koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Karena kita menganggap Gibran itu layak untuk menjadi Wali Kota Solo. Nah ini nggak ada kaitannya dengan pemerintahan Pak Jokowi," ujarnya.
Yandri menyebut koalisi PAN dengan pemerintahan tergantung dari kemauan internal PAN dan Jokowi sendiri. Dukungan kepada pemerintahan, kata Yandri, dilakukan dengan memberikan saran yang membangun.
"Kalau PAN bergabung atau tidak bergabung, pertama, tergantung Pak Jokowi. Yang kedua, kalau PAN mengambil keputusan, mesti melalui forum di PAN, apakah itu rakernas atau rapimnas, dan itu belum kami lakukan. Tapi, untuk koalisi dengan Pak Jokowi, selalu terbuka, tergantung Pak Jokowinya atau tergantung PAN-nya. Jadi kalau Pak Jokowi oke dan PAN oke, ya jadi," ungkap Yandri.
Baca juga: Safari Politik Gibran Menjemput Dukungan |
"Tapi, kalau PAN mau, Pak Jokowi nggak mau atau Pak Jokowi mau, PAN nggak mau, ini mesti ada titik temu. Bahwa kami mendukung pemerintahan secara bijak, secara terbuka, secara memberikan support yang bagus kepada Pak Jokowi, iya. Yang bagus kami dukung, yang tidak bagus tentu kami kasih saran yang secara konstruktif," imbuhnya.
Selain itu, Yandri menuturkan partainya banyak berkoalisi dengan PDIP di sejumlah daerah pilkada. Namun Yandri sekali lagi menegaskan bahwa koalisi di daerah tak ada kaitan dengan koalisi di pusat.
"Banyak, dengan PDIP banyak sekali, terutama Jawa tengah dan beberapa daerah lainnya. Banyak sekali koalisi dengan PDIP. Sekali lagi, koalisi di pilkada ini tidak ada kaitannya dengan koalisi di pemerintah pusat," tegasnya.
(azr/dkp)
