1 Semester Tak Ada Pendidikan, MPR: Itu Sangat Berbahaya

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 14:05 WIB
Jazilul Fawaid
Foto: MPR
Jakarta -

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak hanya berdampak pada lumpuhnya sektor perekonomian dan ancaman pada kesehatan manusia. Pandemi sejak awal tahun 2020 itu juga nyatanya menghentikan aktivitas belajar mengajar di berbagai tempat.

Menurut Wakil ketua MPR RI Jazilul Fawaid berhentinya pendidikan selama ini bisa menghilangkan kecerdasan masyarakat satu generasi. Politisi PKB itu prihatin ketika anak-anak lebih banyak di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang berarti.

"Hampir satu semester tidak terjadi proses pendidikan. (Anak-anak) hanya main games online, itu sangat berbahaya. Kecerdasan yang sudah terbangun bisa hilang bila tidak diisi dengan kegiatan yang sifatnya menambah ilmu," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).

Hal itu diungkapkannya di sela-sela acara peluncuran Gerakan Bangkit Belajar (GBB) di Gedung Perpusnas, Jakarta kemarin. Politisi PKB ini menuturkan gerakan ini bertujuan membantu siswa, guru, dan wali murid dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19. GBB sudah menjalankan programnya selama satu setengah bulan ini.

Dia memuji GBB sebab dalam programnya GBB telah mendirikan posko belajar di 2.156 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Di posko yang ada akan dilengkapi wi-fi, smartphone dan relawan pendamping.

"Lihat fasilitas yang ada di posko, menjawab masalah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang selama ini dialami siswa, guru dan wali murid," pujinya.

Ia berharap GBB menjadi inspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Sebab, perekonomian yang mandeg, tidak ada pekerjaan dan turun pendapatan orang tua, serta kendala pada masalah alat teknologi informasi beserta kuotanya, diakui Gus Jazil sebagai problem PJJ.

Menurut data yang ada dari 86 juta peserta didik, yang bisa menyelenggarakan PJJ hanya 30 persen dari jumlah itu. Oleh karena itu, agar PJJ lebih maksimal dan tidak membebani siswa, orangtua atau wali murid, serta guru, dirinya mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menyusun peta kebutuhan PJJ.

"Bayangkan berapa juta anak yang tidak bisa mengikuti proses pendidikan seperti itu. Dari berapa jumlah handphone yang dibutuhkan, berapa kuota, jaringan internet, dan kurikulum yang mendukung, harus segera bisa dipetakan," tegasnya.

Ia juga berharap Mendikbud mempunyai kepedulian pada siswa dan orangtua yang tidak mampu ketika harus menempuh PJJ. "Ayo pak menteri bikin kebijakan dan terobosan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah," pungkasnya.

(mul/ega)