DKI Ingin Sanksi Progresif Bagi Pelanggar PSBB, PKB Ragukan Implementasi

Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sanksi progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Pemprov DKI Jakarta itu bagus dalam membuat ide, namun tidak ada hasil implementasi dari ide itu.

"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pinter ngasih ide, tapi implementasi nggak ada," ujar Hasbi saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasbi kemudian mempertanyakan seberapa banyak warga yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya, prosentase kedisiplinan warga masih di bawah 70%.

"Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di kompleks-kompleks, di kampung-kampung berapa banyak yang pakai masker? Berapa persen yang mematuhi PSBB? Sedikit sekali nggak sampai 70%" ucapnya.

Lebih lanjut, Hasbi mengatakan, PKB mendukung perpanjangan PSBB transisi yang hari ini berakhir. Menurutnya, pusat perbelanjaan harus tetap buka agar perputaran ekonomi terus berjalan.

"Lebih baik menurut PKB ini (PSBB transisi) diperpanjang, tapi mal apa tetap buka untuk perputaran ekonomi kita tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan," katanya.

Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase I transisi kemungkinan akan diperpanjang. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan meningkatkan upaya sosialisasi protokol kesehatan hingga penerapan denda bagi yang melanggar PSBB transisi.

"Ya yang ditingkatkan banyak, tadi kan mulai dari sosialisasi, menghadirkan aparat, kemudian kita terus tertibkan sanksi denda administrasi, tersurat, kerja sosial. Sedang dirumuskan sanksi progresif juga," kata Riza, kepada wartawan, Rabu (12/8).

Halaman 1 2

Selanjutnya