PDIP Nilai Hoax 'Jakarta Zona Hitam' Jadi Peringatan bagi Pemprov-Warga DKI

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 06:26 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.
Gembong Warsono (Foto: Dok. istimewa)
Jakarta -

Video 'Jakarta Zona Hitam' viral di media sosial dan telah dibantah oleh BIN maupun Pemprov DKI. Fraksi PDIP DPRD DKI menilai hal tersebut bisa dijadikan peringatan bagi pemprov dan warga Jakarta agar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan virus Corona.

"Jangan dianggap ini apa ya, tetapi ini sebagai pemicu bagaimana Pemprov segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).

Menurut Gembong, pemprov dan warga Ibu Kota harus mengintrospeksi diri. Dia meminta semua pihak sama-sama ikut berperan dalam menekan angka penyebaran COVID-19.

"Makna dari penyebaran di media sosial, di Jakarta masuk zona hitam itu saya kira dimaknai itu adalah evaluasi buat kita semua. Buat warga Jakarta bukan hanya untuk Pemprov, tapi buat seluruh komponen warga Jakarta bersama-sama melakukan langkah yang sama menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta," tuturnya.

Gembong menilai kebijakan Pemprov DKI dalam menekan angka penyebaran Corona sudah baik. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan justru tidak baik.

"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kaitan dengan penekanan penyebaran COVID-19 kan sebenarnya sudah baik, cuma implementasi di lapangan yang tidak baik," kata Gembong.

Implementasi yang tidak baik, sebut Gembong, dapat dilihat dari tidak adanya perubahan perilaku masyarakat. Gembong menyebut penyebabnya karena pengawasan yang dilakukan tidak ketat.

"Misalkan contoh mulai dari PSBB pertama sampai ketiga, kemudian PSBB transisi pertama sampai transisi ketiga yang sebentar lagi akan berakhir. Itu tidak ada perubahan perilaku dari masyarakat Jakarta kenapa karena memang pengawasannya tidak ketat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Gembong.

"Peran serta Pemprov kaitan dengan merubah gaya hidup, merubah pola hidup warga Jakarta menjadi penting," sambungnya.

Selain itu, pemprov juga dinilai tidak serius dalam pengawasan protokol kesehatan di lapangan. "Saya lihat bahwa pengawasan di lapangan nya tidak menunjukkan keseriusan yang tinggi, kaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, video viral 'Jakarta Zona Hitam' yang beredar itu berdurasi 1 menit 37 detik. Video diawali dengan bumper in berlogo BIN berwarna merah dan kuning. Lalu muncul tulisan 'Kondisi COVID-19 di DKI Jakarta'.

Peta zonasi risiko Corona diunggah secara berkala di situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 di covid19.go.id. Data terakhir yang ditampilkan adalah per 2 Agustus 2020.

BIN kemudian merespons video yang beredar itu. BIN memastikan bahwa video itu hoax. "Hoax, bukan dari BIN," kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga telah menegaskan tidak ada zona hitam di Jakarta. Riza mengatakan memang tingkat penyebaran corona di DKI termasuk tinggi, tapi hal itu diantisipasi dengan testing dalam jumlah yang besar.

"Di Jakarta memang penyebarannya tinggi karena disebabkan, testing banyak. Luar biasa testing kita. Jumlahnya bisa 5-10 ribu per harinya. Sudah jauh di atas 55 ribu lebih (per pekan)," kata Riza.

(dwia/zak)