Usut Kasus Kasus Korupsi PT DI, KPK Cecar Dirut PT PAL Terkait Aliran Dana

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 18:41 WIB
Ali Fikri
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (persero) tahun 2007-2017. Hari ini KPK memeriksa Dirut PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PT DI Budi Santoso.

"Budiman Saleh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Santoso dan Tersangka Irzal Rinaldi Zailani," kata Plt Jubir Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (12/8/2020).

Ali mengatakan pihaknya mendalami terkait dugaan aliran dana yang diduga dia ketahui sebagai saksi.

"Penyidik juga mengkonfirmasi keterangan saksi mengenai dugaan aliran dan penerimaan sejumlah uang dari para mitra penjualan," ungkapnya.

Selain itu, hari ini penyidik juga memeriksa Budi Santoso sebagai tersangka. Ia juga didalami mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang dari para mitra penjualan.

Dalam pusaran kasus ini KPK menetapkan mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Kedua tersangka itu diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

"Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

KPK menyebut selama 2011 sampai 2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara dengan Rp 125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 330 miliar.

Tonton juga video 'Pakar Hukum Sebut Ada 3 Indikator Agar Kasus Djoko Tjandra Transparan':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)