Usut Kasus Korupsi PT DI, Bupati Blora Dicecar Terkait Penerimaan Uang

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 21:44 WIB
Bupati Blora Djoko Nugroho usai diperiksa di Kejati Jateng
Bupati Blora Djoko Nugroho (Angling Adhitya Purbaya/detikcom )
Jakarta -

KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (persero) tahun 2007-2017. Hari ini KPK memeriksa Bupati Blora Djoko Nugroho untuk tersangka mantan Dirut PT DI Budi Santoso.

"Saksi Suhardi dan Letkol. Inf. (Purn) Djoko Nugroho diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Ali mengatakan kedua saksi itu dimintai keterangannya terkait pengetahuannya mengenai dugaan aliran dana terhadap sejumlah pihak.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut antara lain terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user/pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementerian/lembaga terkait," kata Ali.

Dalam pusaran kasus ini KPK menetapkan mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Kedua tersangka itu diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

"Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

KPK menyebut selama 2011 sampai 2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara dengan Rp 125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 330 miliar.

(yld/dhn)