.webp)
PKB mengecam analisis yang menyatakan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden (wapres). PKB menduga ada kelompok yang 'bermain', dan ingin membuat masyarakat bingung.
"Ya tidak mungkin lah (Prabowo bisa gantikan Ma'ruf). Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa!" kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).
Daniel menegaskan, wapres bukan jabatan yang dapat asal diganti. Dia mendorong adanya penelusuran penyebar digantinya Ma'ruf oleh Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden dan wapres bukan seperti karyawan perusahaan yang bisa main diganti begitu saja. Harus ditelusuri siapa yang mulai menyebarkan isu tidak benar ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Daniel menduga ada pihak yang 'bermain' terkait isu Prabowo bisa menggantikan Ma'ruf sebagai wapres. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menyebut ada kelompok yang ingin membuat gaduh.
"Pasti ada kelompok yang sedang bermain untuk membingungkan masyarakat," ujarnya.
"Nggak paham (siapa yang 'bermain'), mungkin ingin buat gaduh terus," imbuhnya.
Gerindra juga telah memberi respons soal analisis Prabowo bisa gantikan Ma'ruf sebagai wapres. Gerindra menyatakan analisis tersebut tak benar.
"Nggak benar lah," kata Juru Bicara (Jubir) Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (12/8).
Habiburokhman mengatakan Prabowo kompak bersama dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta jangan ada pihak yang mengadu domba hubungan harmonis Prabowo dengan Ma'ruf.
"Nggaklah, konstitusi kita kan yang jelaskan Pak Prabowo lagi kompak-kompaknya di kabinet, ya kan, kerja serius, dan diapresiasi juga dengan rakyat, kinerjanya bagus kan," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, analisis Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang menyatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres viral dan menuai beragam tanggapan. Ubedilah mengatakan analisanya itu merupakan sebuah tafsir politik.
Diminta konfirmasi mengenai analisisnya itu, Ubedilah menjelaskan tafsir politiknya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma'ruf sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Padahal, kala itu, ada Mahfud Md yang disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden.
"Tentu secara politik, dalam tafsir politik ya, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena kan 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Karena dia menjadi orang kedua di republik ini yang mobilitasnya mesti tinggi dan kemudian dia bisa melakukan apa yang disebut dengan imaging policy ya jadi dengan kegiatannya, langkah-langkahnya dia akan membentuk citra yang memungkinkan untuk ikut kontestasi 2024. Kalau Mahfud Md kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung," tutur Ubedilah ketika dihubungi, Rabu (12/8).
