.webp)
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meminta Veronica Koman mengembalikan dana beasiswa lantaran menolak kembali ke Indonesia. Veronica Koman menyakini dirinya sudah kembali ke Indonesia dan memenuhi ketentuan beasiswa tersebut.
Veronica Koman mulanya mengatakan dirinya diminta mengembalikan beasiswa LPDP yang pernah ia peroleh. Dia pun tidak terima.
"Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi hak asasi manusia (HAM) Papua," kata Veronica Koman dalam keterangan tertulis yang ia unggah di Facebook, Selasa (11/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Veronica Koman pernah mengenyam pendidikan S2 bidang hukum di Australian National University lewat program beasiswa LPDP. Vero diminta mengembalikan dana beasiswa sebesar Rp 773,8 juta.
"Setelah mengkriminalisasi, lalu meminta Interpol untuk mengeluarkan 'red notice', dan mengancam untuk membatalkan paspor saya, kini pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan kepada saya pada September 2016. Adapun jumlah dana yang diminta adalah sebesar IDR 773,876,918," tutur Vero.
Menurut Vero, penagihan dana beasiswa itu muncul karena dia disebut tidak memenuhi ketentuan untuk kembali ke Indonesia usai masa studi. Namun, Vero membantah alasan tersebut. Dia mengklaim dirinya kembali ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program Master of Laws di Australian National University.
Selain itu, Vero juga mengklaim dirinya melanjutkan dedikasi waktu untuk advokasi HAM, termasuk dengan mengabdi di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua) yang berbasis di Jayapura. Dia sempat pergi ke Swiss untuk melakukan advokasi di PBB pada Maret 2019 dan kembali ke Indonesia setelahnya.
Selanjutnya, Vero mengatakan dedikasi yang ia lakukan termasuk soal pemberian bantuan hukum kepada para aktivis Papua.
"Saya memberikan bantuan hukum pro-bono kepada para aktivis Papua pada tiga kasus pengadilan yang berbeda di Timika sejak April hingga Mei 2019," ungkapnya.
"Saya lalu berkunjung ke Australia dengan menggunakan visa tiga bulan saya untuk menghadiri wisuda yang diselenggarakan pada Juli 2019. Ketika berada di Australia pada Agustus 2019, saya dipanggil oleh kepolisian," sambungnya.
Lebih lanjut, Veronica Koman meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikap adil dalam hal ini. "Melalui surat ini, saya meminta Kemenkeu, terutama Menteri Sri Mulyani, bersikap adil dan berdiri netral dalam melihat persoalan ini sehingga tidak menjadi bagian dari lembaga negara yang hendak menghukum saya karena kapasitas saya sebagai pengacara publik yang memberikan pembelaan HAM Papua," tegasnya.
Veronica Koman saat ini berada di Sidney, Australia. Dia berstatus tersangka dalam kasus provokasi Papua di Surabaya pada 2019.
