Mendikbud Nadiem Makarim telah menerbitkan kurikulum darurat saat pandemi Corona dan memberikan 3 opsi penerapan untuk sekolah. Namun 3 opsi ini dianggap membingungkan.
"Memang kalau mau didebatkan soal terlalu banyak opsi itu memang iya sebenarnya, yang akhirnya bisa membingungkan di bawah itu," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dihubungi, Senin (10/8/2020).
"Harus jujur diakui memang ada karakter dan tipologi jangan diberi banyak opsi semestinya udah, kalau mau buat highlight yang besar, guidance besar ya udah itu aja, jadi memang banyak opsi ini sebenarnya tidak apa ya, relatif tidak match dengan tipologi dan karakter masyarakat Indonesia," lanjut politikus PKB ini.
Dia memahami bahwa tiga opsi ini dibuat karena kondisi setiap daerah berbeda. Namun Syaiful berpendapat kurikulum darurat ini sebaiknya diterapkan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota.
"Lebih baik didaruratkan semua aja, opsi terbaik didaruratkan semua, kita hargai semangat Kemendikbud untuk misalnya kan mereka bilang salah satunya karena kebutuhan kota berbeda-beda ya, saya kira pada konteks itu bisa dipahami kelonggaran opsi," ucapnya.
Namun Syaiful menyebut jika opsi itu terpaksa dilakukan, maka sebaiknya Kemendikbud langsung bergerak untuk mensosialisasikan hal ini kepada dinas-dinas yang ada di kabupaten dan kota. Dengan demikian, dinas bisa langsung menentukan yang terbaik untuk wilayahnya.
"Luncuran kurikulum darurat ini bisa langsung dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten kota terkait dan lalu dinas-dinas mengkoordinasikan kepada seluruh sekolah dan mengambil opsi terbaik yang sesuai daerahnya. Itu lebih rasional, karena kalau tidak dikoordinasikan kembali itu pasti rumit lagi praktiknya di lapangan, sekolah akan alami kerumitan, semakin banyak. Semakin banyak opsi kan semakin rumit," ujarnya.
Seperti diketahui, Nadiem Makarim telah menerbitkan kurikulum darurat yang dapat diterapkan saat pandemi Corona. Sekolah pun memiliki 3 opsi terkait kurikulum darurat saat pandemi Corona ini.
Penerbitan kurikulum darurat Corona ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Kepmen itu diteken Nadiem Makarim pada 4 Agustus 2020.
Nadiem menyatakan kurikulum darurat ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sekolah tidak harus menerapkan kurikulum darurat ini melainkan punya 3 opsi, yaitu:
1. Tetap mengacu pada Kurikulum Nasional;
2. Menggunakan kurikulum darurat; dan
3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
"Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut," kata Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis di situs Kemdikbud.
Tonton video 'SMK dan Perguruan Tinggi Semua Zona Diizinkan Praktik di Sekolah':
