PKS: Seharusnya Toa Peringatan Banjir Tak Lagi Ditawarkan ke Anies

M Ilman Nafian - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 22:12 WIB
Disaster Warning System (peringatan dini bencana) milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Disaster Warning System milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)

Pada awal 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS. Kala itu, BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah 'bukan Toa biasa' yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut ini rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

- 6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.
- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.
- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.
- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta
- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.
- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.
- 6 set 3 elemen yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Ternyata, rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan. Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

"Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing," ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8).

Sabdo mengatakan penganggaran pembelian Toa pada Januari 2020 itu telah dibatalkan. Semuanya dialihkan untuk penanganan virus Corona.

"Nggak ada pembelian memang, refocusing semua," katanya.

Halaman

(knv/knv)