.webp)
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat memenuhi kebutuhan warga terdampak yang COVID-19. Menurutnya hingga saat ini masih ada warga terdampak yang masih belum tercukupi kebutuhannya.
Reni menyebutkan bantuan untuk warga terdampak di Surabaya sudah diberikan sejak bulan April lalu secara bertahap, mulai dari berbagai sumber seperti APBN melalui Kemensos dan juga bersumber dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan dari Pemkot Surabaya, mengoptimalkan bantuan-bantuan berupa CSR (Corporate Social Responsibilty) dari beberapa pihak.
"Yang ingin saya tekankan kembali, bahwa kondisi masyarakat kita yang terdampak COVID-19 itu masih ada. Untuk itu kita mendorong Pemerintah Kota untuk terus mengkontrol ketersediaan bantuan," ujar Reni dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan saat melakukan sidak di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim pada Kamis (6/8) lalu. Saat sidak ia melihat tempat tersebut dijadikan tempat untuk mengemas dan penampungan bantuan untuk warga terdampak COVID-19 oleh Pemkot Surabaya, mulai dari beras, mie instan, dan sembako lainya masih ada penumpukan dari sisa yang tersalurkan.
Menurut Reni, keadaan distribusi saat ini tidak seperti awal-awal bulan April yang nampak penuh dan banyak bantuan berdatangan. Walaupun tidak terlihat sibuk dalam pendistribusian, pihaknya menyarankan agar pemkot selalu mengontrol ketersediaan sehingga tidak ada anggapan bantuan sudah tercukupi dari masyarakat.
"Artinya meski bantuan-bantuan dari swasta afau masyarakat tertentu, tidak nambah sebagaimana awal, sementara masyarakat masih membutuhkan, maka Pemkot harus ada solusi. Ini yang harus disampaikan, bisa jadi Pemkot sudah tidak membutuhkan bantuan," ujar Reni.
Reni memberikan contoh saat berdialog dengan warga kelurahan Perak Baru yang berjumlah 2000 warga, sekitar 400 warga yang termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah menerima Bantuan Sosial Tunai. Kemudian menurutnya, 300 warga juga sudah mendapatkan bantuan sembako dari Pemkot Surabaya.
"Di sana saya tanya ada warga yang kurang mampu sama sekali belum mendapatkan bantuan, ternyata ada. Oleh karena itu, kondisi ini harus terdeteksi. Kelurahan saya minta harus proaktif memastikan sama sekali warganya yang tidak menerima bantuan," lanjut Reni.
Reni pun mendorong pihak kelurahan, RT, dan RW untuk proaktif menyampaikan warga yang belum menerima bantuan sama sekali. Dirinnya juga menyarankan agar Pemkot Surabaya untuk tetap membuka akses data MBR online. Hal itu berguna agar pihak RT dan RW bisa mengetahui list masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan.
"Saya minta sistem itu tidak tutup, terus dibuka sehingga data-data yang belum masuk, RW itu masih bisa memasukkan. Kemudian RW dan kelurahan terus diingatkan agar memantau yang belum menerima bantuan. Kemudian dimasukkan kesana," ungkap Reni.
Reni mengatakan sistem pengemasan dan pendistribusian Pemkot Surabaya melalui DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Anak) sudah bagus. Salah satu contohnya yakni terkait pengecekan dan pengemasan sembako yang disalurkan tidak kadaluwarsa.
"Penyiapan dan pengemasan sudah terbilang bagus. Contoh misalkan memastikan barang-barang yang tersalurkan ke warga tidak expired atau kadaluwarsa. Ini sudah dikelompokkan expired-nya kapan, sehingga dipastikan terbantu ke masyarakat itu layak," pungkas Reni.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya Rusdiana menyampaikan pihaknya sudah memastikan pengelompokkan barang-barang berdasarkan tanggal masuk. Sehingga pihaknya yakin tidak akan ditemukan barang-barang yang kadaluwarsa.
"Karena kami harus memastikan barang-barang sampai ke masyarakat itu aman dan layak. Kami juga kelompokkan sembako yang mendekati tanggal kadaluwarsa," pungkas Rusdiana.
Sebagai informasi, diketahui beberapa data-data mengenai bantuan COVID-19 yang dihimpun Wakil DPRD Kota Surabaya Reni Astuti adalah sebagai berikut ini.
Bantuan Pusat
- Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 600.000/bulan
- Bantuan Presiden Paket sembako sekali pada Mei
- PKH Uang tunai ditransfer ke rekening, Januari - September
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke rekening Juli - Desember.
Bantuan Provinsi
- Top up tambahan bantuan Rp 300.000
- Bantuan Langsung Tunai Provinsi Rp 200.000 Mei-Juli
Pemkot
- 600 ton beras dan puluhan ribu paket sembako lain
- Sembako itu Bantuan CSR dari lembaga melalui Pemkot
- Sembako diberikan satu kali
- Total Penerima bantuan sembako 99.371 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
