.webp)
Pemprov DKI Jakarta mewacanakan penerapan ganjil-genap (gage) di semua ruas jalan di Jakarta selama 24 jam untuk membatasi pergerakan warga di masa PSBB transisi. Wacana tersebut mendapat banyak kritik lantaran opsi itu dinilai tak efektif batasi pergerakan warga.
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya sudah mengkaji penerapan ganjil-genap dalam masa sosialisasi pada minggu pertama. Menurutnya, selama tahap sosialisasi itu angka pengguna transportasi umum masih fluktuatif.
"Dari kajian kami memang seminggu kemarin datanya masih fluktuatif, untuk angkutan umum pada hari Senin ada peningkatan rata-rata 6 persen. Kemudian hari berikutnya turun menjadi sekitar 1 sampai 2 persen," kata Syafrin kepada wartawan, Sabtu (8/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, selama masa sosialisasi tersebut, dia belum bisa mengevaluasi secara komprehensif aturan ganjil-genap itu. Penerapan ganjil-genap baru betul-betul akan dievaluasi ketika penegakan hukum sudah diberlakukan.
"Nanti setelah masuk penegakan hukum, baru di sana kita akan lihat kondisi real apakah terjadi kepadatan di angkutan umum, apakah terjadi penurunan di sisi kinerja lalu lintas, bagaimana dengan angka positif kasus COVID dan seterusnya kita lakukan kajiannya," ucap Syafrin.
Tonton video 'Kadishub DKI soal Ganjil-Genap: Volume Lalu Lintas Turun 4 Persen':
Menurut Syafrin, jika setelah evaluasi komprehensif mobilitas warga tetap tidak terjadi penurunan yang signifikan, opsi-opsi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 bisa diterapkan. Alternatif penerapan ganjil-genap di seluruh ruas jalan Jakarta akan berlaku sepanjang hari hingga bakal berlaku untuk semua kendaraan bermotor kini masih dalam kajian.
"Semua kita akan kaji, semua opsi itu akan dikaji. Jika penerapan ganjil-genap sekarang ini sebagai instrumen pembatasan pergerakan orang itu masih belum efektif sesuai dengan target awal kita pada saat kita melakukan pengaturan di hulu," katanya.
Syafrin menjelaskan, pengaturan di hulu yang dimaksud adalah mengatur setiap kantor di Jakarta sebanyak 50 persen pegawainya tetap melakukan work from home (WFH). Sedangkan 50 persennya lagi bekerja dari kantor dengan menerapkan 2 sif agar tidak terjadi penumpukan.
"Artinya, kebijakan di hilir sektor transportasi ini tidak berdiri sendiri. Kenapa kemudian kebijakan ini diambil? Karena sebelumnya hulu sudah diatur, hulu diatur tujuannya untuk membuat tidak adanya peningkatan mobilitas. Tapi ternyata ada mobilitas warga yang tinggi, nah pengaturan lewat transportasi apa? Ya itu dengan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap yang saat ini ada kewenangannya di Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu sorotan terhadap kebijakan ganjil-genap datang dari Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan saat membatasi kendaraan umum beberapa bulan lalu.
"Bisa terjadi Anies mengulangi kesalahan yang sama terkait dulu membatasi TransJakarta dan kereta tanpa memikirkan, mengeluarkan aturan bagi para karyawan dan pengusaha," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Minggu (3/8).
