.webp)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebutkan alasan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa dipilih menjadi Wakil Ketua Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Mahfud menilai keterlibatan TNI-Polri dalam penanganan virus Corona (COVID-19) di Tanah Air sangat dibutuhkan.
"Selama ini kan juga Polri dan TNI sudah diikutkan, oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan keterlibatan TNI dan Polri di dalam masalah COVID ini. Karena ini serangan COVID ini sangat masif dan harus ditangani bersama dan ini sifatnya untuk kemanusiaan, dan TNI dalam undang-undangnya memang punya tugas-tugas kalau dalam bahasanya itunya disebut MOOTW (Military Operation Others Then War). Tugas selain perang seperti itu pengabdian masyarakat, pembinaan masyarakat dan ini masih jalan dan kebetulan sangat diperlukan sekarang keterlibatan Polri dan TNI," kata Mahfud saat konferensi pers melalui zoom, Sabtu (8/8/2020).
Mahfud menuturkan TNI dan Polri hingga Menteri memiliki tugas reguler yang fungsional. Salah satunya untuk membantu penanganan wabah virus Corona (COVID-19) mulai dari pelaksanaan hingga penanggulangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gini ya, panglima TNI, Kapolri dan para Menteri itu secara reguler itu memang mempunyai tugas-tugas yang memang fungsional. Membantu pelaksanaan COVID, ini pelaksanaan, penanganan, penanggulangan COVID-19," tuturnya.
"Oleh sebab itu, pelibatan KSAD itu agar lebih teknis juga agar lebih teknis juga mengatur karena selama ini juga penanganan COVID ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite, sehingga di situ Polri dan TNI sejak awal secara aktif sudah ikut misal dalam pembagian bansos," sambungnya.
Menurut Mahfud, proses penaganan Corona seperti pemberian bantuan sosial sulit dilakukan apabila hanya birokrasi saja yang digerakkan. Untuk itu perlu adanya keterlibatan TNI-Polri untuk menindak penyelewengan dan mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat.
"Itu sulit sekali kalau dilakukan hanya dengan birokrasi yang ada. Misalnya ada yang kisruh tentang daftar, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu TNI dan Polri diikutkan dalam ini agar cepat, pun pengamanan-pengamanan di tengah masyarakat terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
Mahfud menyampaikan perang melawan COVID-19 akan terasa berat apabila TNI-Polri tidak dilibatkan. Dikatakan Mahfud, Polri dan TNI memiliki armada yang kuat serta sistem kerja yang cepat.
"Di situlah kita lalu menarik tenaga Polri apalagi TNI. Polri punya armada yang cepat, kalau perlu apa biasanya mereka langsung sistemnya sudah kuat kalau panglimanya sudah ini kan sudah cepat, termasuk misalnya menjemput warga negara Indonesia di Luar Negeri kan TNI semua, pesawatnya kemudian mengambil obat pakai kapal-kapal TNI Angkatan Laut semua kita kerahkan semua, karena kita itu mempunyai konsepsi hankamrata, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Semua yang ada kita gunakan bersama-sama," pungkasnya.
