ICW dkk Minta KPK Tak Takut Periksa Hakim Terkait Kasus Nurhadi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 07 Agu 2020 17:32 WIB
Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali diperiksa penyidik KPK. Nurhadi menjadi tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.
Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta KPK tidak takut memeriksa hakim terkait kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPP juga meminta MA mendukung proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Meminta KPK terus melanjutkan proses pemeriksaan karena pemanggilan hakim terkait dengan kasus suap dan gratifikasi Nurhadi, dan memastikan pemeriksaan tersebut tidak berhubungan dengan tugas yudisial hakim sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2002," ujar koordinator KPP Erwin Natoesmal Oemar kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

KPP terdiri atas YLBHI, LEIP, PBHI, LBH Jakarta, PILNET Indonesia, ICW, LBH Masyarakat, hingga ICEL. Mereka meminta MA mendukung dan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan KPK.

"Meminta Mahkamah Agung harus mendukung penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nurhadi," ujar Erwin.

Sejauh ini KPK telah memanggil enam hakim. Mereka terdiri atas tiga hakim agung, yaitu Syamsul Maarif, Panji Widagdo, dan Sudrajad Dimyati, serta tiga hakim tinggi, yaitu Elang Prakoso, Sobandi, dan Ariansyah B Dali P. Dari enam hakim itu, hanya Elang yang datang memenuhi panggilan KPK.

"Kami juga perlu menggarisbawahi bahwa pemanggilan KPK tersebut tidak terkait dengan putusan pengadilan, melainkan berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi. Sebaiknya MA mendukung proses ini sebagai bagian perwujudan visi MA, yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. MA memang harus memastikan tidak ada intervensi terhadap tubuh peradilan, namun MA juga tidak bisa serta-merta menggunakan SEMA sebagai justifikasi untuk menolak pemanggilan dari lembaga antikorupsi tersebut. Sebab, tindakan korupsi Nurhadi dan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya tentu saja bukan lagi soal tugas yudisial dari Mahkamah Agung," beber Erwin.

Terakhir, KPP meminta KPK memperdalam penyelidikan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi Nurhadi.

"Termasuk mendalami potensi menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan dugaan suap dan gratifikasi di perkara ini," pungkas Erwin.

(asp/jbr)