Fraksi Golkar DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal adanya 26 perusahaan memiliki kasus positif virus Corona (COVID-19). Menurut Golkar, data itu menunjukkan Pemprov gagal mengantisipasi penyebaran virus Corona.
"Pemprov gagal dalam mengontrol perkantoran intinya. Tidak cepat merespons aduan masyarakat, terutama para karyawan di perkantoran tersebut. Sudah tahu kantor bakal jadi potensi tempat penyebaran, seharusnya ada upaya dalam mengontrol-nya," ucap Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, saat dihubungi, Rabu (6/8/2020).
Baco meminta agara Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut. Tak hanya itu, penerapan aturan soal protokol kesehatan di perkantoran harus dipastikan terlaksana.
"Sekarang, yang harus dilakukan, tutup semua kantor yang ada positif, dan perketat pengawasan kantor dan gedung pemerintahan," kata Baco.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menutup 26 perkantoran dalam kurun waktu satu minggu ini karena ada karyawan perusahaan-perusahaan tersebut yang terkena virus Corona. Selain itu, ada tiga perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
"Perusahaan yang tutup karena COVID-19, (ada) 26 perusahaan. Perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19, (ada) tiga perusahaan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah dalam keterangan tertulisnya.
Andri mengatakan 26 perusahaan yang ditutup itu merupakan data terbaru. Menurutnya, data tersebut dicatat sejak pekan lalu hingga 4 Agustus 2020.
"Itu yang baru-baru ini saja, dari minggu lalu kalau nggak salah, begitu pas meledak klaster perkantoran, kan banyak pengaduan masyarakat, langsung kita melakukan aksi di lapangan," ucapnya.
