Warga Kota Bogor Bisa Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pakai QRIS

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 17:29 WIB
Pemkot Bogor
Foto: Dok. Pemkot Bogor
Jakarta -

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggandeng Bank BJB meluncurkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak lainnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan QRIS kini menjadi alternatif pembayaran yang memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. Wajib pajak bisa langsung mengakses dan membuat QR Code sendiri dan langsung bisa membayar dengan scan QR Code melalui channel pembayaran yang telah disediakan.

"Jadi di masa pandemi ini semua harus kreatif, inovatif dan kolaborasi. QRIS ini adalah salah satunya, ini kolaborasi BJB, Bank Indonesia, Pemkot untuk recovery economy, wajib pajak dimudahkan dan aman, meminimalkan risiko penularan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).

Bima Arya menuturkan ke depan akan dibangun lagi sistem terkait dengan transparansi pajak untuk menggenjot pendapatan pajak. "Ini akan disempurnakan lagi agar bisa menggenjot pajak, lebih transparan dan bisa membaca tren konsumen. Saat ini apa yang kita lakukan menentukan ekonomi ke depan dan kesejahteraan warga Kota Bogor. Tugas Pemkot memudahkan warga, cepat dan aman," jelasnya.

Pihaknya juga mengaku optimis target penerimaan PBB-P2 tahun ini tercapai. Tercatat, sementara ini penerimaannya sudah mencapai Rp 72 miliar dengan target akhir tahun sebesar Rp 78 miliar. "Kami optimis bisa terkejar, karena ada skema keringanan untuk menarik dan memudahkan wajib pajak, walaupun terdampak dampaknya tidak terlalu besar," ungkapnya.

Sementara itu, Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Bank BJB Isa Anwari menuturkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya PBB-P2 akan sangat membantu percepatan pembangunan daerah untuk lebih maju dan berkembang.

Saat ini, kata dia, pemda sangat merasakan dampak COVID-19, banyak anggaran-anggaran kegiatan yang dialihkan untuk COVID-19. Oleh karena itu, BJB hadir untuk membantu pemda dalam mengoptimalkan sisi penerimaan dan pengeluaran. BJB sudah mengembangkan beberapa platform, seperti BJB Go Smart City, Go Government, Go Society dan lainnya.

"Go Government fokus membantu pemda dalam hal penerimaan. Contohnya, pajak PBB-P2 kita buka chanel pembayaran pajak via pihak ketiga, seperti dengan e-commerce, kantor pos dan lainnya sehingga bisa lebih memudahkan," katanya.

Pimpinan Divisi Sistem Pengeluaran dan Pembayaran Keuangan Rupiah Kantor BI Wilayah Jawa Barat Syafei menuturkan, perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir ini telah mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nontunai, sebelumnya alat bayar ini sudah banyak hanya di sekitar kota saja.

"BI bekerja sama dengan asosiasi sistem pembayaran Indonesia merumuskan QRIS. QRIS ini umurnya hampir satu tahun karena di launching pada 17 Agustus 2019 meskipun pemberlakuannya 1 Januari 2020," sebutnya.

Menurutnya, QRIS ini bersifat universal dan bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat, pengusaha besar dan kecil, termasuk pemerintah. "Cara pembayaran sangat mudah dengan QRIS, cukup scan kemudian masukan nominal, enter, selesai," tuturnya.

Selain itu, QRIS menguntungkan banyak pihak. Bagi merchant tidak perlu menyediakan uang pengembalian dan bagi masyarakat tidak perlu membawa uang tunai banyak.

"Dikaitkan dengan kondisi saat ini, QRIS juga ternyata mendukung kebijakan pemerintah terkait PSBB, tidak perlu tatap muka, tidak bersentuhan, ini salah satu keunggulan QRIS," jelasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan teknologi informasi yang sudah dikembangkan di Bapenda Kota Bogor, maka pada akhir 2024 nanti keseluruhan proses bisnis di Bapenda Kota Bogor akan terintegrasi dalam satu sistem wajib pajak itu sendiri, seperti pelaporan wajib pajak, pembayaran wajib pajak, pencatatan transaksi dan penagihan sampai pemeriksaan sudah terintegrasi dalam satu sistem.

Optimalisasi pendapatan pajak diera teknologi informasi saat ini menurut Deni Hendana, tidak hanya diisi pendaftaran dan pembayaran tapi juga dalam kerja sama dengan pihak lain.

"Hari jumat nanti kita akan menandatangani dengan KPK dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi pajak," pungkasnya.

Tonton video 'Bos Restoran di Bogor Diduga Terpapar saat Resepsi Pernikahan':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)