KPAI Terima 224 Pengaduan PPDB 2020, 200 Diantaranya dari DKI Jakarta

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 16:05 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Foto: Istimewa
Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 224 pengaduan terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Dari total pengaduan yang diterima, 200 di antaranya berasal dari provinsi DKI Jakarta.

"KPAI pada tahun 2020 ini memang pengaduan tertinggi berasal dari DKI Jakarta, yaitu sebanyak 200 kasus. Kalau dipresentasi mencapai 89%. Dan 24 kasus atau 11% berasal dari luar DKI Jakarta," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat rapat nasional hasil pengawasan PPDB tahun 2020 yang disiarkan melalui YouTube KPAI, Rabu (5/8/2020).

Retno kemudian menyebutkan beberapa daerah di luar Jakarta yang mengajukan pengaduan ke KPAI. Daerah tersebut di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, dan Provinsi Riau.

"Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Kota Malang masing-masing 1 kasus. Kota Tangerang Banten 1 kasus. 3 kasus Bantul (DI Yogyakarta) 1 kasus. Kota Bekasi 5 kasus, Kota Bogor 2 kasus, Kota Bandung 1 kasus, Kota Semarang 2 kasus, Pekan Baru (Riau) 2 kasus, Medan 1 kasus, Kota Padang 1 kasus, Kabupaten Buleleng 1 kasus, Kota Makassar 1 kasus," ujarnya.

Retno menuturkan, pengaduan tertinggi permasalahan PPDB ada pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Dikatakan Retno, hal itu terjadi karena tidak meratanya penyebaran sekolah di beberapa wilayah.

"Pengaduan paling tinggi ada pada jenjang SMA, SMA itu mencapai 148 kasus. Ini sebenarnya signifikan dengan jumlah sekolah yang berkurang, semakin ke atas semakin tipis, semakin sedikit sekolah. Sehingga pengaduan terbanyak itu di wilayah di mana sekolah-sekolah sangat minim kemudian tidak menyebar secara merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan, permasalahan pengaduan PPDB 2020 terdiri atas dua permasalahan, yakni permasalahan kebijakan dan permasalahan teknis. Pengaduan dilaporkan karena adanya dugaan kecurangan saat pelaksanaan PPDB, dari pemalsuan dokumen hingga jual beli kursi.

"Pengaduan PPDB ini adalah berkaitan dengan masalah kebijakan. Jadi kalau dibagi dua, kami membaginya atas kebijakan, satu lagi atas teknis, tapi ada yang sulit apakah itu masuk kebijakan atau teknis itu soal pengaduan, pengaduan soal dugaan kecurangan," ucapnya.

"Ada 3 pengaduan terkait kasus dugaan kecurangan dalam PPDB berupa pemalsuan dokumen domisili dan satu kasus dugaan jual-beli kursi di jenjang SMA," sambungnya.

(dwia/dwia)