Politik Balas Budi Dianggap Bikin ASN Sulit Netral Saat Pilkada

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 15:36 WIB
Johan Budi
Johan Budi (Andika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengungkap alasan ASN sulit menjaga netralitas pada pilkada. Salah satunya karena faktor kecenderungan praktik balas budi ketika seorang ASN mendapat posisi tertentu yang ditunjuk kepala daerah yang maju kembali pilkada.

"ASN kenapa sulit berbuat netral? Kalau kita lakukan analisis ke lapangan karena beberapa ASN yang memperoleh jabatan itu. apalagi yang ikut pilkada adalah incumbent, ada seseorang yang kemudian ditempatkan di jabatan tertentu kemudian dia harus 'balas budi' kepada si incumbent itu karena incumbent-nya mencalonkan," ungkap Johan dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang disiarkan di YouTube KASN RI, Rabu (5/8/2020).

Ia mengatakan ASN yang tidak memiliki jabatan atau posisi tertentu cenderung mudah bersikap netral. Alasan kedua, meski bukan untuk balas budi, bisa saja ASN sulit menjaga netralitasnya karena khawatir kehilangan jabatannya jika tidak mendukung petahana.

"Tetapi itu nyata di lapangan bahwa ada beberapa jabatan yang kemudian depend on bupati atau walikotanya sehingga dia mau tidak mau terpengaruh dengan posisi yang dia jabat saat ini. Apalagi kalau posisi yang dia emban itu atau jabatan yang dipegang itu sangat erat terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bupati, walikota atau gubernur sehingga sulit sekali untuk ASN ini netral," ujarnya.

Alasan berikutnya kecenderungan politisme ASN terhadap salah satu calon turut mempengaruhi sikap dalam menjalankan tugasnya. Meskipun hal tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan.

Selain itu, ia menyebut KASN dan Bawaslu dapat mengawasi ASN yang tidak netral di pilkada. Namun pemberian sanksi bagi ASN yang tidak netral dinilai kurang maksimal.

"Jadi ada pengawasannya cukup banyak sebenarnya dalam konteks pilkada, ada Bawaslu, ada Gakkumdu, tapi itu tadi banyak sekali ASN yang tidak netral tapi tidak ada tindakan yang nyata padahal secara aturan perundang-undangan saya kira tadi sudah disampaikan cukup ketat, cukup berat sanksi yang dikenakan kepada ASN yang tidak netral dalam kaitan dengan pilkada," ujarnya.

(yld/imk)