Banjir Masamba, Kerukunan Keluarga Luwu Raya Minta Pilkada Lutra Ditunda

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 12:53 WIB
Penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu terus dilakukan selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 14 Juli-12 Agustus 2020 hingga pascabencana.
Kondisi Kota Masamba setelah diterjang banjir bandang (Istimewa/Kementerian PUPR).
Luwu Utara -

Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) prihatin terhadap kondisi Kota Masamba dan beberapa kecamatan lainnya di Luwu Utara (Lutra) yang diterjang banjir bandang. KKLR meminta agar Pilkada Lutra yang akan digelar Desember mendatang ditunda.

"Musibah bencana alam yang menimpa Lutra mengundang rasa prihatin dan duka dari seluruh daerah. Kondisi di Lutra sampai hari ini masih sangat memprihatinkan dan butuh penanganan ekstra untuk kembali pulih," ujar Sekjen Kerukunan Keluarga Luwu Raya Dr Thalib Mustafa melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2020).

Tholib mengatakan kondisi Luwu Utara hingga beberapa bulan ke depan masih sangat memprihatinkan akibat diterjang banjir bandang.

"Infrastruktur porak-poranda, lingkungan rusak parah, rumah penduduk banyak yang hancur, dan kegiatan usaha hampir lumpuh total," katanya.

KKLR khawatir kondisi Kota Masamba dan kecamatan lainnya yang masih rusak parah membuat penyelenggaraan Pilkada Lutra 2020 pada Desember mendatang tidak kondusif.

"Terkecuali pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan akselerasi pemulihan situasi dan kondisi yang tadi saya kemukakan (membenahi infrastruktur yang porak-poranda)," imbuhnya.

"Kalau akselerasi tersebut tidak dapat dilakukan, lalu pilkada tetap diselenggarakan, maka berpotensi tingkat partisipasi pemilih akan sangat rendah, dan tentu penyelenggara juga harus bekerja ekstra dengan situasi yang kurang kondusif tersebut," lanjutnya.

Tholib mengakui penundaan Pilkada Lutra bukan hal yang mudah karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun dia juga berkaca dari penundaan proses pilkada karena pandemi virus Corona (COVID-19).

"Pertanyaannya kemudian, apakah bencana banjir Lutra dengan segala risiko yang ditimbulkan bisa dikemas sebagai argumen oleh pemerintah untuk meyakinkan DPR terhadap adanya penerapan kebijakan khusus (lex specialis) bagi pelaksanaan pilkada di Luwu Utara," jelasnya.

Tholib lalu mengingatkan pihak terkait akan pelaksanaan Pilkada Lutra yang kian dekat, sementara kondisi Masamba dan kecamatan lainnya yang terdampak banjir masih memprihatinkan.

"Jadi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa situasi dan kondisi di Lutra hingga beberapa bulan ke depan memang kurang kondusif untuk penyelenggaraan pilkada. Namun penundaan pilkada ini mekanisme dan prosedurnya tidaklah sederhana. Karena itu, ada baiknya jika pemerintah melakukan akselerasi pemulihan Luwu Utara akibat banjir, sehingga pilkada ini bisa kondusif dilakukan," tuturnya.

Diketahui, hingga saat ini sejumlah warga di Luwu Utara masih mengungsi akibat permukiman mereka diterjang banjir bandang. Rekonstruksi dan pemulihan tengah dilakukan. Terakhir, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani berharap dana tunggu hunian (DTH) untuk korban terdampak banjir bandang di Luwu Utara segera cair.

Diketahui, DTH untuk korban banjir saat ini masih menunggu asesmen atau penilaian dari BNPB.

"Harapan kita, asesmen BNPB dapat tuntas dalam waktu dua minggu ini, sehingga DTH-nya dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana," ujar Indah di Masamba, Senin (3/8).

Namun pada Selasa (4/8) malam tadi, warga kembali dibuat panik dengan meluapnya kembali Sungai Masamba. Hingga malam pukul 18.30 Wita, air Sungai Masamba kembali merendam rumah warga di sekitar Kecamatan Masamba dengan ketinggian 30-60 cm.

Selain merendam rumah warga, luapan air sungai juga merendam jalur trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur hingga kendaraan pun dialihkan sementara waktu melalui jalan alternatif.

(nvl/tor)