.webp)
Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai ganjil-genap saat PSBB transisi. F-Gerindra menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan penularan virus Corona (COVID-19) di transportasi umum dan kantor.
"Saya melihat kebijakan Anies ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB. Karena kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum maupun di kantor," ujar Sekretaris F-Gerindra DPRD DKI Purwanto kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).
Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menahan diri terkait penerapan kembali aturan ganjil-genap. Hal itu dilakukan untuk menekan agar tidak terjadi kerumunan di transportasi umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Klaster kantor baru kemarin kita kritisi, sekarang angkutan umum. Jadi dianggap bisa jadi sumber penyakit, sumber penyebaran karena ganjil-genap mulai diberlakukan. Harusnya tahan diri dulu untuk tidak melakukan kebijakan ganjil-genap di DKI supaya tetap terjadi pembatasan-pembatasan skala besar, baik di kendaraan maupun orang di kerumunan," ucap Purwanto.
Purwanto mengatakan penerapan ganjil-genap untuk mengurangi penyebaran virus Corona itu kurang efektif apabila pengawasan tidak dilakukan. Menurutnya, apabila pengawasan tidak dilakukan, dapat memunculkan klaster baru di transportasi publik.
"Kurang efektif selama pengawasan tidak dilakukan di transportasi publik. Justru ini malah memungkinkan akan muncul klaster baru di perkantoran maupun di fasilitas publik," kata Purwanto.
Oleh karena itu, F-Gerindra DKI meminta kepada Pemprov DKI Jakarta lebih memperketat pengawasan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya virus Corona juga harus diberikan.
"Pengawasan sebenarnya harus lebih diperketat, tapi kesadaran masyarakat harus diedukasi juga untuk lebih bisa memberikan edukasi ini bisa menjadi carrier atau menjadi tempat terjadinya penularan sehingga proses terjadinya hilangnya pandemi menjadi lebih lama. Jadi pengawasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dibarengi dengan edukasi pemahaman masyarakat supaya mengikuti protokol Kesehatan," ujar Purwanto.
Sebelumnya diberitakan, penerapan kembali aturan ganjil-genap oleh Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB transisi menuai kritik. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut ada perbedaan tujuan antara pemberlakuan ganjil-genap saat pandemi virus Corona dengan sebelum pandemi.
"Tujuan pemberlakuan ganjil-genap sebelum masa pandemi COVID itu berbeda saat COVID. Sebelum COVID, kita tujuannya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi, saat ini tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mengefektifkan kebijakan yang sudah dibuat DKI secara holistik (menjaga kesehatan tubuh), sejak dari hulu hingga hilir," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
