Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai ganjil-genap saat PSBB transisi. F-Gerindra menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan penularan virus Corona (COVID-19) di transportasi umum dan kantor.
"Saya melihat kebijakan Anies ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB. Karena kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum maupun di kantor," ujar Sekretaris F-Gerindra DPRD DKI Purwanto kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).
Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menahan diri terkait penerapan kembali aturan ganjil-genap. Hal itu dilakukan untuk menekan agar tidak terjadi kerumunan di transportasi umum.
"Klaster kantor baru kemarin kita kritisi, sekarang angkutan umum. Jadi dianggap bisa jadi sumber penyakit, sumber penyebaran karena ganjil-genap mulai diberlakukan. Harusnya tahan diri dulu untuk tidak melakukan kebijakan ganjil-genap di DKI supaya tetap terjadi pembatasan-pembatasan skala besar, baik di kendaraan maupun orang di kerumunan," ucap Purwanto.
Purwanto mengatakan penerapan ganjil-genap untuk mengurangi penyebaran virus Corona itu kurang efektif apabila pengawasan tidak dilakukan. Menurutnya, apabila pengawasan tidak dilakukan, dapat memunculkan klaster baru di transportasi publik.
"Kurang efektif selama pengawasan tidak dilakukan di transportasi publik. Justru ini malah memungkinkan akan muncul klaster baru di perkantoran maupun di fasilitas publik," kata Purwanto.
