.webp)
Bambang Arianto merekam pengakuan menjadi pelaku pelecehan seksual dengan kedok penelitian terkait Swinger. Dia mengaku sebagai dosen dan mencatut nama Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta.
"Saya Bambang Arianto ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong, karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata," demikian salah satu potongan pengakuannya dalam video yang tersebar, Senin (3/8/2020).
"Saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik," ujarnya dalam rekaman tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Video pernyataan Bambang kemudian viral di media sosial. Malah, trending tagar #JokowerPadaSakitJiwa yang mengaitkan kasus Bambang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Tim Pemenangan Jokowi di DIY saat Pilpres 2019, Bambang Praswanto menyebut Bambang Arianto bekerja sebagai buzzer dan aktif di media sosial (Medsos). Dia pun pernah bertemu dengan Bambang Arianto pada Agustus-September 2019.
"Kemungkinan dia menjadi buzzer freelance yang langsung gabung dengan kelompoknya dia orang-orang tingkat pusat. Jadi tidak di tingkat bawah tapi tingkat pusat dan dia memang aktif buzzer di mana-mana," kata Bambang Praswanto saat dihubungi detikcom via telepon.
Bambang menegaskan pada Pilpres 2019, Bambang Arianto tidak termasuk dalam tim pemenangan Jokowi yang resmi didaftarkan di KPU.
"Dia kelihatannya tidak tergabung dalam tim (pemenangan Jokowi DIY), saya justru mengenalnya setelah Pilpres. Tapi saya belum pernah ketemu tatap muka hanya WA (WhatsApp)," tegasnya.
Beberapa partai koalisi membantah isu keterkaitan Bambang Arianto dengan Jokowi. Jangan asal menuduh ada keterkaitan antara kasus pelecehan seksual Bambang Arianto dengan Jokowi.
Partai Gerindra meminta masyarakat tidak menyebut Bambang Arianto sebagai buzzer Presiden Jokowi. Gerindra mengingatkan, dalam menyampaikan pendapat, harus juga didukung bukti-bukti kuat.
"Kita tidak boleh sembarang menuduh ini buzzer ini, ini buzzer ini. Saya pikir, semua dalam kerangka demokrasi harus juga mempunyai pembuktian dan fakta-fakta yang ada. Jadi, tidak boleh kemudian kita sembarang menuduh bahwa satu orang, sekelompok orang, tanpa bukti yang nyata dan fakta yang ada," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Selain Gerindra, PKB juga meminta netizen tidak mengaitkan antara Jokowi dengan kasus Bambang Arianto. "Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, malah kasihan Pak Jokowi karena perilaku pribadi jadi kebawa-bawa hal yang tidak ada kaitannya," ungkap Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini meminta masyarakat bijaksana dalam bermedia sosial. Daniel meminta agar media sosial tidak digunakan sebagai sarana melakukan tindakan kejahatan.
"Masyarakat harus benar-benar bijak dalam bermedsos, jangan memberi ruang untuk hal-hal yang tidak etis, dan ini justru yang menjadi kepedulian yang besar Pak Jokowi sejak awal, isi dunia medsos dengan hal-hal yang mendidik, bukan hal-hal yang tidak baik," ucapnya.
Terkait masalah Bambang Arianto, PKB meminta polisi bertindak. Polisi diharapkan segera turun memproses kasus ini.
"Pihak yang berwajib harus melakukan penyelidikan secara tuntas dan menangkap pelakunya," ungkap Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, terpisa
Salah satu tokoh pendukung Jokowi di Yogya, Eko Suwanto, mendukung kepolisian untuk memproses pelaku pelecehan seksual tersebut. Selain itu, Eko yang saat ini menjabat Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta ini berharap seluruh korban pelecehan seksual Bambang, segera melaporkan peristiwa yang dialami agar ada proses hukum dari kepolisian.
"Pelaku bukan bagian dari tim kampanye Jokowi-Maruf Amin. Ini saya tegaskan karena ada framing di medsos yang mengaitkan aktivitas politik mantan dosen berinisial BA ini," kata Eko kepada detikcom, Selasa (4/8/2020).
"Kalau ada ramai di medsos dikait-kaitkan dengan tim kampanye Joko Widodo-Maruf Amin, saya tegas sampaikan BA tidak ada kaitan sama sekali. Tindakan amoral ini 100 persen tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan politik. Framing terhadap aktivitas politiknya yang seolah-olah menjadi tim sukses Jokowi sebaiknya dihentikan, dan materi difokuskan pada proses hukum saja kepada yang bersangkutan," imbuh Eko.
