Dewas Sudah Periksa Ketua KPK Firli soal Naik Heli, Apa Hasilnya?

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 16:29 WIB
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean (Antara Foto)
Jakarta -

Dewan Pengawas atau Dewas KPK menjelaskan perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena menaiki helikopter mewah. Dewas mengaku sudah meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait peristiwa dan melakukan analisis.

"Bahwa Dewas telah melakukan klarifikasi terhadap masalah ini dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk keterangan dari Pak Firli-nya sendiri termasuk juga yang lain lainnya termasuk juga yang ada di luar, penyedia jasa helikopter. Kita sudah mintai keterangannya," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK, Selasa (4/8/2020).

Tumpak mengatakan semua keterangan dari berbagai pihak itu kemudian dianalisis oleh tim pengkaji. Selanjutnya, menurut Tumpak, Dewas KPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui ada tidak unsur pelanggaran etik.

"Saat ini sudah dikumpulkan itu semua telah dilakukan analisa dan telah disampaikan kepada Dewas. Tinggal Dewas nanti lakukan pemeriksaan pendahuluan tentang itu dan apabila nanti dewas dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada pelanggaran etik maka akan kita sidangkan," ujar Tumpak.

"Kalau kami berkesimpulan cukup bukti, untuk pelanggaran kode etik kami tetapkan ini akan disidangkan. Kalau tidak kami akan tutup perkara itu emang tak cukup bukti kita tutup. Tapi kalau cukup kita buka persidangan," lanjutnya.

Ia berjanji akan secepatnya merampungkan proses pemeriksaan pendahuluan itu. Ia mengatakan hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik itu akan disampaikan ke publik jika semua tahapannya sudah tuntas.

"Saya bilang itu hasilnya bisa kita lihat setelah adanya persidangan di Dewas sendiri. Tidak bisa kita sampaikan hasilnya si A bilang begini, si B bilang begini sama saja seperti penyelidikan yang dilakukan Direktur Penyelidikan hasilnya tentu dia tak akan bilang juga. Tapi percaya sajalah bahwa kami tetap akan sampaikan itu sepanjang nanti sudah selesai persidangannya," tuturnya.

Sementara itu, anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan nantinya persidangan terkait dugaan pelanggaran etik KPK akan dilakukan secara tertutup. Sebab, menurutnya, pelanggaran etik itu bukan masalah benar atau salah melakukan patut atau tidak patut.

"Sidang kode etik itu dilaksanakan tertutup. Jadi bapak ibu percayalah kami akan sidangkan semaksimal seobjektif mungkin dalam sidang itu tapi dilaksanakan tertutup. Karena kita tahu masalah etik bukan benar atau salah tetapi masalah pantas atau tidak pantas masalah patut atau tidak patut. Tapi bapak, ibu tak perlu khawatir pada akhirnya di putusan itu akan dilaksanakan secara terbuka jadi siapa saja bisa melihat tapi proses persidangan tertutup," kata Albertina.

Pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri itu berawal dari laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Rabu 24 Juni 2020. MAKI melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK karena naik helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Dewas KPK mengaku sudah memanggil Firli untuk dimintai klarifikasi pada Kamis (25/6). Dewas KPK menargetkan semua proses pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri itu bisa tuntas di awal Agustus 2020.

"Belum (selesai). Semoga awal Agustus bisa rampung," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris kepada wartawan, Kamis (23/7).

(ibh/gbr)