PK KPK soal Syafruddin Arsyad Temenggung Tak Diterima MA

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 12:20 WIB
Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung keluar dari rumah tahanan (rutan) KPK, Selasa (9/7/2019). Syafruddin dilepas berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diajukannya terkait perkara dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Syafruddin Arsyad Temenggung (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari KPK atas Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin divonis lepas di tingkat kasasi karena perbuatannya di kasus BLBI adalah perbuatan perdata, bukan pidana.

"Permohonan PK yang diajukan oleh Penuntut Umum pada KPK dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi detikcom, Selasa (4/8/2020).

Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04/2014. Yaitu PK hanya menjadi hak terpidana/ahli warisnya.

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN. Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," ujar Andi.

Sebagaimana diketahui, Syafruddin didakwa KPK melakukan kejahatan korupsi di kasus BLBI. PN Jakpus menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara ke Syafruddin. Di tingkat banding, hukuman diperberat menjadi 15 tahun penjara.

Di tingkat kasasi, Syafruddin dilepaskan. MA menilai perbuatan Syafruddin adalah perbuatan perdata, bukan pidana.

(asp/dhn)