PKB Minta Geger Ulah 'Dosen Swinger' Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 11:50 WIB
Wasekjen PKB sekaligus wakil ketua Komisi IV DPR
Daniel Johan (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Seorang pria yang mengaku dosen, Bambang Arianto, mengungkap telah melakukan pelecehan seksual dengan kedok penelitian terkait perilaku swinger (praktik tukar pasangan). PKB meminta polisi menangkap pelaku tersebut dan publik tak mengaitkan Bambang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini karena nama Presiden Jokowi dibawa-bawa di media sosial saat netizen membahas ulah Bambang Arianto. Ada pula netizen yang menggunakan tagar #JokowerPadaSakitJiwa ketika membicarakan Bambang Arianto dan tagar itu sempat trending. PKB menegaskan tak ada hubungan antara Bambang Arianto dan Presiden Jokowi.

"Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, malah kasihan Pak Jokowi karena perilaku pribadi jadi kebawa-bawa hal yang tidak ada kaitannya," ungkap Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini meminta masyarakat bijaksana dalam bermedia sosial. Daniel meminta agar media sosial tidak digunakan sebagai sarana melakukan tindakan kejahatan.

"Masyarakat harus benar-benar bijak dalam bermedsos, jangan memberi ruang untuk hal-hal yang tidak etis, dan ini justru yang menjadi kepedulian yang besar Pak Jokowi sejak awal, isi dunia medsos dengan hal-hal yang mendidik, bukan hal-hal yang tidak baik," ucapnya.

Terkait masalah Bambang Arianto, PKB meminta polisi bertindak. Polisi diharapkan segera turun memproses kasus ini.

"Pihak yang berwajib harus melakukan penyelidikan secara tuntas dan menangkap pelakunya," ungkap Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, terpisah.

Dalam melakukan aksinya, Bambang, yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatut nama UGM dan NU. Maman pun meminta pihak kampus dan organisasi tersebut memperkarakan masalah ini.

"Tentu pihak universitas, baik UGM dan NU yang dibawa-bawa itu tetap harus melakukan melaporkan oknum ini kepada pihak yang berwajib sehingga tidak ada lagi orang yang menggunakan institusi pendidikan untuk membenarkan perilakunya yang tidak baik ini," sebutnya.

Maman juga meminta semua pihak waspada kepada siapa pun yang mengaku-ngaku melakukan riset dan mengajak terlibat dalam penelitian tersebut. Selain melakukan verifikasi ulang, pengawasan yang ketat terhadap pihak peneliti perlu dilakukan.

Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf Amin, Maman ImanulhaqMaman Imanulhaq (Nur Azizah Rizki/detikcom)

"Ini harus menjadi juga pelajaran kepada siapa pun kepada masyarakat agar tidak mudah ditipu pada orang yang mengaku sebagai akademi dan melakukan riset untuk hal-hal yang tidak rasional. Bagaimanapun kita harus bersikap untuk lebih checks and balance terhadap semua orang yang mengaku-ngaku melakukan riset atau akademisi ternyata untuk fantasi seks," tutur Maman.

Anggota Komisi VIII DPR yang salah satu fokusnya adalah soal sosial dan keagamaan ini lalu menyinggung soal Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Menurut Maman, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini seharusnya membuat DPR memprioritaskan pengesahan RUU PKS.

"Di sini sebenarnya menjadi penting kembali untuk DPR memasukkan Rancangan UU PKS menjadi prioritas di Prolegnas. Paling tidak kalau tidak di 2020, ada di 2021," ujarnya.

Maman menegaskan perbuatan Bambang sangatlah tidak terpuji. Untuk itu, diperlukan langkah lebih terhadap oknum yang mengaku dosen itu.

"Saya sangat mengutuk perilaku oknum dosen ini. Kami sangat prihatin dengan adanya pengakuan si pelaku swinger ini yang mengaku dosen dan melakukan riset ternyata hanya untuk fantasi seksual," tegasnya.

Tonton video 'Jokowi Sebut Ada Kementerian Tak Tahu Prioritas dalam Tangani Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2