PKB Minta Geger Ulah 'Dosen Swinger' Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 11:50 WIB
Wasekjen PKB sekaligus wakil ketua Komisi IV DPR
Daniel Johan (Dok. Istimewa)

Seperti diketahui, Bambang membuat kehebohan dengan membuat sebuah video pengakuan telah melakukan pelecehan seksual dengan kedok melakukan penelitian terkait perilaku swinger. Tak cuma itu, di video tersebut dia juga mengaku telah telah melakukan pelecehan fisik terhadap korban.

"Saya Bambang Arianto ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong, karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik," demikian salah satu potongan pengakuannya dalam video yang tersebar luas pada Senin (3/8).

Bambang selanjutnya juga meminta maaf kepada para korban. Selain itu, dia meminta maaf kepada NU dan UGM karena telah mencatut nama organisasi dan kampus tersebut dalam mencari korban.

"Secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban baik dari kampus UGM Bulaksumur maupun yang lain yang pernah menjadi korban pelecehan saya baik secara fisik, tulisan maupun verbal sehingga menimbulkan trauma," beber Bambang.

"Saya juga minta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam mencari target," lanjutnya.

Dari penelusuran detikcom, nama Bambang Arianto muncul sebagai Peneliti Akuntansi Forensik LPPM Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta. Bahkan sebutan itu muncul di beberapa media.

Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso menegaskan Bambang telah melakukan pencatutan. Menurut Purwo, Bambang sebatas pengajar tamu dan bukan dosen ataupun karyawan.

Dikatakan Purwo, dia pernah meminta bantuan Bambang yang memiliki kemampuan menulis cukup baik. Bambang diminta membantu untuk program sertifikasi para pengajar di UNU Yogyakarta. Meski begitu, UNU Yogyakarta belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum terhadap Bambang.

"Saya syukuri dia memberikan permintaan maaf. Tapi soal pencatutan dan masalah hukumnya kami masih belum punya keputusan," ucap Purwo.

Halaman

(ear/imk)