Round-Up

Lampu Hijau Vonis Seumur Hidup Koruptor dari MA Sejak Lama Dinanti KPK

Tim detikcom - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 07:02 WIB
Poster
Ilustrasi terkait korupsi (Foto: ilustrasi oleh Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Keadilan di negeri ini acap kali menjelma tanda tanya. Ketukan palu hakim untuk maling duit negara yang satu dengan lainnya kadang berbeda meski karakteristik perkaranya serupa.

Hal inilah yang sedari lama sudah disuarakan oleh banyak pihak pada Mahkamah Agung (MA) di mana para pengadil bernaung. Titah MA penting agar para hakim memiliki pegangan kuat meski sebenarnya undang-undang sudah mengaturnya.

Dari situlah lahir Peraturan MA atau yang biasa disebut Perma yang bernomor 1 Tahun 2020. Perma itu ditujukan untuk menghindari perbedaan atau disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian hal menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/8/2020).

Memangnya ada apa dengan disparitas hukuman koruptor?

Perihal ini sebenarnya sering menjadi pergunjingan. Ambil contoh pada tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumpulkan data putusan kasus korupsi dari halaman resmi situs MA, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan informasi putusan banding beberapa pengadilan tinggi pada 2018.

"Berdasarkan pemantauan ICW pada 2018, ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung)," ucap Peneliti ICW Lalola Easter, kepada wartawan di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Jika dirincikan, sebanyak 918 terdakwa atau 79 persen diputus dengan hukuman ringan (1-4 tahun), 180 terdakwa atau 15,4 persen hukuman sedang (4-10 tahun), dan 9 terdakwa atau 0,77 persen hukuman berat (lebih dari 10 tahun).

Vonis ringan koruptor pun menjadi sorotan. Meski sebenarnya karakteristik setiap perkara berbeda tetapi setidaknya ada acuan yang resmi dari MA bagi para pengadil menjatuhkan vonis.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3