Selain Nawawi, ICW Juga Desak MA Bikin Pedoman Pemidanaan di Kasus Korupsi

Disparitas Vonis

Selain Nawawi, ICW Juga Desak MA Bikin Pedoman Pemidanaan di Kasus Korupsi

- detikNews
Rabu, 03 Sep 2014 12:20 WIB
Emerson Junto (dok.detikcom)
Jakarta - Usulan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Waka PN) Bandung, Nawawi Pamolango tentang Pedoman Pemidanaan disambut baik Komisi Yudisial (KY). Selain itu, ICW juga mempunyai usulan yang sama supaya Mahkamah Agung (MA) membuat Pedoman Pemidanaan khususnya kasus korupsi.

Bahkan ICW telah memiliki draft Pedoman Pemidanaan tersebut.

"Gagasan pedoman pemidanaan dalam perkara korupsi yang disusun oleh ICW diharapkan dapat 'memancing' pihak MA untuk segera melakukan aksi konkrit dalam menyusun pedoman pemidanaan yang sesungguhnya. Agar pedoman pemidanaan dapat diikuti atau menjadi acuan bagi hakim, maka Ketua MA perlu mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan," kata penggigat ICW, Emerson Yuntho kepada detikcom, Rabu (3/9/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut ICW, perkara korupsi sebaiknya mendapat prioritas yang diatur dalam pedoman pemidanaan yang dihasilkan oleh MA. Hal ini penting karena perkara korupsi merupakan perkara yang banyak mendapat perhatian masyarakat dan sekaligus paling dominan terjadi disparitas putusan. Keberadaan pedoman pemidanaan dalam perkara korupsi juga akan menunjukkan bahwa MA punya komitmen yang kuat dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.

"Meskipun disparitas adalah sesuatu yang sah secara hukum namun disparitas pemidanaan dapat dimaknai negatif sebagai bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Kondisi ini jika dibiarkan terus terjadi akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan," ucap Emerson.

Nawawi merupakan ketua majelis hakim Ahmad Fathanah yang menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Menurut Nawawi, tampak adanya disparitas dan ketidakkonsistenan KPK dan Pengadilan Tipikor dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

"Masyarakat seringkali membandingkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara korupsi dengan pelaku kriminal lain. Sudah sering muncul keluhan dari masyarakat mengapa koruptor dihukum lebih ringan dari misalnya seorang pencuri ayam," pungkas Emerson.

(asp/try)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads