Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai somasi Pemprov DKI Jakarta ke artis Ike Muti terkait isu 'diminta hapus foto Jokowi' tak ada hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, Anies dinilai tak biasa melakukan 'serangan balik'.
"Pertama, saya ingin pesan ya, ini kemungkinan tidak ada kaitannya dengan soal Anies ya. Karena tidak seperti biasanya Pak Anies itu melakukan attack, serangan balik ya," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Sabtu (1/8/2020).
Menurut Syarif, somasi Pemprov DKI ke Ike Muti murni karena secara kelembagaan merasa dirugikan. Syarif mengatakan jangan sampai ada kesan benturan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat.
"Jadi, ini kaitan dengan institusi negara di mana Pemprov merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baiknya ya, melalui Biro Hukum mensomasi, sudah tepat. Karena seperti ini jangan dibiarkan, karena kan seolah-olah ada membenturkan antara Pemprov DKI dengan pempus (pemerintah pusat)," ujar anggota Fraksi Partai Gerinda DPRD DKI Jakarta ini.
"Karena yang diminta di somasi itu kan adalah untuk berikan waktu klarifikasi, kita kalau baca somasi Biro Hukum itu runut ya, beberapa poin. Sebutkan orang yang mengatakan akan menjanjikan proyek. Kedua, kapan, di mana, kalau tidak benar maka bisa dieksekusi pakai kebohongan, dan itu setiap berita bohong harus bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya.
Selain itu, somasi Pemprov DKI ke Ike Muti dinilai Syarif tak berlebihan. Ike Muti, menurut Syarif, perlu buka suara untuk mengklarifikasi somasi dari Pemprov DKI.
"Nggak (berlebihan), itu kan sudah melalui dia kan bicaranya di ITE, di ranah domain publik, kecuali dia bicaranya masih sebatas misalnya surat menyurat internal, kemudian juga, itu sudah di ranah publik, jadi gimana cara memediasikan. Wong, ditawarin diminta untuk klarifikasi saja kan yang mengklarifikasi agensinya, kan lucu, unik, aneh," imbuhnya.
