Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai kasus terpidana pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sejak dulu dikelilingi mafia hukum. Mahfud menyebut hal itu lantaran perjalanan kasus Djoko Tjandra dimulai dari 2009.
"Awalnya ada yang bilang pemerintah bersandiwara mau menangkap Djoko Tjandra. Toh, dia diberi karpet merah. Ada yang bilang pemerintah hanya main 'Ciluk Ba'. Ada yang bilang ini hanya ribut sebulan dan setelah itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Djoko Tjandra itu dimulai tahun 2009," kata Mahfud seperti dilihat detikcom dalam akun Twitter-nya resminya, Sabtu (1/8/2020).
Mahfud mengatakan, dari 2009 itulah Indonesia sudah dikerjai oleh mafia hukum dalam kasus Djoko Tjandra. Sebab, kata Mahfud, Djoko Tjandra bisa mengetahui vonis hukuman penjara bagi dirinya dan melarikan diri sebelum hakim mengetuk palu.
"Siapa yang memberi karpet kepada dia saat itu sehingga bisa kabur sebelum hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sudah lama ada, perlu kesadaran kolektif," ucap Mahfud.
Tonton video 'Sel Djoko Tjandra Akan Dipisah dengan Brigjen Prasetijo':
