.webp)
Masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta berakhir hari ini. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar memperpanjang masa PSBB transisi atau kembali ke PSBB awal.
Menurutnya, perpanjangan perlu dilakukan karena jumlah kasus positif Corona di Jakarta masih meningkat. Salah satunya dengan perkantoran menjadi klaster penyebaran COVID-19.
"Memang ini kan meningkat (kasus positif) dan banyak instansi yang tadinya nggak kena, jadi kena. Klaster sekarang kan sudah jadi klasternya perkantoran, swasta maupun pemerintah, kalau lihat dari trennya ini, maka kayaknya (PSBB) transisi harus diteruskan, bahkan mungkin balik ke PSBB atau bahasa gubernur itu emergency break. Bisa itu," ujar Basri saat dihubungi, Kamis (30/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, kata Basri, yang terpenting harus dilakukan oleh Pemprov DKI yakni melakukan pengawasan dan kontrol protokol kesehatan. Selain itu, penindakan juga perlu dilakukan terhadap para pelanggar protokol kesehatan.
"Terus tingkatkan kontrol dan pengawasan serta penindakan. Jadi percuma mau bikin PSBB kek, transisi lah, apa, kalau tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan terhadap protokol kesehatan percuma," ucapnya.
Basri pun menyayangkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang beralasan kurangnya personel dalam mengawasi perkantoran. Menurutnya, apabila kurang maka perlu penambahan personel.
"Nah ini kan yang sudah khawatirkan satu minggu-dua minggu yang lalu, waspadai perkantoran, cuma alasannya Disnaker, alasannya kurang personel. Ya kalau kurang personel ya tambah lah, apa susahnya. Awasi itu seluruh Perkantoran yang ada di gedung-gedung, mereka itu karyawannya masuk semua atau tidak, gimana?" katanya.
Seperti diketahui, masa PSBB transisi mulai diberlakukan sejak 4 Juni lalu. Ini merupakan kali ketiga masa PSBB transisi diperpanjang dan akan berakhir hari ini Kamis (30/7).
