Round-Up

Djarot Vs Pengurus Ranting yang Dianggap PDIP Tak Terlalu Penting

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 05:29 WIB
Djarot Saiful Hidayat
Foto: Djarot Saiful Hidayat. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Sindiran Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat kepada Akhyar Nasution terkait penyelidikan dugaan korupsi pelaksanaan MTQ Medan dikritik Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP. Namun 'kemarahan' pengurus ranting di Medan itu dianggap tak terlalu penting oleh PDIP pusat.

Sindiran soal penyelidikan dugaan korupsi pelaksanaan MTQ Medan berawal dari komentar Djarot soal Akhyar yang pindah ke Demokrat, buntut tak mendapat rekomendasi PDIP di Pilwalkot Medan 2020. Djarot berbicara soal Plh Wali Kota Medan tersebut berburu kekuasaan.

"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai. Menurutnya, PDIP tidak akan pernah mencalonkan orang-orang yang memiliki persoalan hukum. Djarot kemudian menyinggung soal kasus korupsi mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho.

"PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," urai Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi tersebut.

Djarot menjelaskan PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, sebesar Rp 4,7 miliar. Hal itu menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkannya.

"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan 'katakan tidak pada korupsi' yang pernah menjadi slogan partai tersebut," sindir Djarot.

Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief, bersama Akhyar Nasution (dok. Istimewa)Momen Akhyar Nasution bergabung dengan Partai Demokrat. (dok. Istimewa).

Pernyataan Djarot lalu mendapat reaksi dari Ketua PAC PDIP Medan Johor, Gumana Lubis. Menurut dia, pernyataan Djarot tak pantas karena dinilai merendahkan sosok Akhyar.

"Tidak pantas dipertontonkan apa saja yang dibeberkan oleh Plt Ketua PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat. Menurut kami, Saudara Akhyar Nasution yang direndahkan beliau adalah salah satu kader terbaik PDIP," kata Gumana Lubis, Selasa (28/7/2020).

Gumana menilai, Djarot tak pantas mengomentari persoalan tersebut. "Masalah hukum ada yang berwenang, bukan dari omongan Djarot yang seolah-olah di tangan beliau semua kasus orang," ucapnya.

Gumana juga mengomentari sinyal yang diberikan Djarot tentang PDIP yang tidak akan mengusung Akhyar di Pilkada Medan terkait dugaan keterkaitan Akhyar dalam permasalahan hukum. Gumana menilai pernyataan ini tidak pantas karena belum ada pengumuman yang dikeluarkan DPP PDIP.

"Sangat tidak pantas disampaikan ke publik tentang tidak didukungnya Akhyar Nasution oleh PDIP sementara keputusan DPP PDIP belum ada," jelas Gumana.