Cegah Politisasi Bansos Corona, Bawaslu Depok Akan Terjun ke Kecamatan

Jehan Nurhakim - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 20:48 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi pilkada(Zaki Alfarabi/detikcom)
Depok -

Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini tidak memungkiri ada potensi politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Corona (COVID-19). Bawaslu Kota Depok akan mengawasi semua bantuan yang diterima masyarakat.

"Rawan politisasi bansos itu menjadi pantauan kami di masa pandemi. Jangan sampai menjadi ajang buat mementingkan diri sendiri. Pengawasan partisipasi juga terus digalangkan untuk meningkat kapasitas SDM, baik dari tingkat staf, Bawaslu Kota, sampai dengan PKD kami turun langsung ke sana," kata Luli saat dihubungi detikcom, Rabu (29/7/2020).

Luli mengatakan 5 komisioner akan memantau ke 11 kecamatan di Kota Depok untuk mencegah terjadinya politisasi bansos.

"5 komisioner muter ke 11 kecamatan dan itu sudah diagendakan. Jadi masing-masing korlip keliling, tapi tetap ada yang jaga kantor untuk meningkatkan kapasitas daripada pengawas di lapangan," tuturya.

Dia mengatakan politisasi bansos biasanya dilakukan dengan cara menempelkan gambar diri pada kemasan bantuan yang disalurkan. Menurutnya tindakan ini tidak etis karena ada kepentingan pilkada di balik kegiatan kemanusiaan.

"Seperti misalkan bantuan pemerintah pusat dilabelin salah satu paslon. Ini nggak etis secara orang di atas penderitaan orang lain, secara etika sendiri," ujar dia.

Luli mengatakan hingga saat ini Bawaslu Kota Depok belum menemukan tindakan politisasi bansos. Ia mengaku akan terus mengawasi agar mencegah terjadinya politisasi bansos demi kepentingan pribadi peserta pilkada.

"Untuk di Kota Depok sendiri belum ditemukan, masih mencari. Jadi sampai saat ini di Depok belum kami temukan," tandasnya.

(jbr/jbr)