Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani terus bersuara mengkritik kebijakan pemerintah terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lewat surat terbuka, Zita mempertanyakan peran pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi.
"Dunia Pendidikan yang kita kenal Anti-Resesi Dan Anti-Krisis, namun ternyata tidak Anti-Pandemi. Di manakah peran Pemerintah?" kata Zita kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).
Dia menyebut anak-anak adalah korban kebijakan. Menurutnya, PJJ yang sedang berlangsung semakin membebani keuangan keluarga.
"Miris melihat anak menjadi korban dari kebijakan. Salah satunya pendidikan di tengah pandemi yang benar-benar melemahkan. Selama jarum jam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berputar, apakah pemerintah merasakan biaya pulsa yang begitu besar untuk belajar? Tampak tidak ada solusi jelas untuk persoalan ini. Jika setiap RT sudah memiliki akses internet, tentunya beban orang tua tidak terasa begitu besar," tambahnya.
Berikut tulisan lengkap Zita Anjani:
Dunia Pendidikan yang kita kenal Anti-Resesi Dan Anti-Krisis, namun ternyata tidak Anti-Pandemi. Di manakah peran Pemerintah?
Sejalan dengan pandemi, dunia anak sudah tidak sama lagi. Dulu bebas bermain dengan teman sebaya, sekarang bermain sendiri di balik tembok rumah. Dulu guru jadi teman berbagi, sekarang gadget yang jadi sahabat sejati.
Berbagai situasi hari ini harus menjadi bahan refleksi kita melihat kondisi anak Indonesia. Saat ini, banyak tangisan anak yang harus diusap oleh bapak-ibu pemilik otoritas. Teriakan dan jeritan orang tua hampir tidak terdengar, mungkin karena tebalnya tembok gedung tempat bekerja, atau sibuknya rutinitas hingga lupa dengan janji ikrarnya.
Miris melihat anak menjadi korban dari kebijakan. Salah satunya pendidikan di tengah pandemi yang benar-benar melemahkan. Selama jarum jam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berputar, apakah pemerintah merasakan biaya pulsa yang begitu besar untuk belajar? Tampak tidak ada solusi jelas untuk persoalan ini. Jika setiap RT sudah memiliki akses internet, tentunya beban orang tua tidak terasa begitu besar.
Belum lagi biaya-biaya lainnya, yang juga harus ditanggung, apalagi yang belajar di sekolah swasta. Biaya SPP juga harus dibayar setiap bulannya. Sisa uang yang harusnya untuk makan, biaya agar bisa sekolah malah menelan. Akhirnya gizi anak yang dikesampingkan, miris hati ini merasakan.
Bahkan sebagian dari orang tua tidak mampu membeli gadget yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Terpaksa banyak anak-anak harus pergi ke warnet pagi-siang-malam, bahkan tak heran ada beberapa yang menjadi pemburu Wifi Gratis, meski tidak pernah mengeluh.
Pendidikan kita hari ini seperti sudah mengingkari butir kelima dasar negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya, ini semua adil untuk siapa?
Pandemi adalah ujian sesungguhnya bagi negara ini untuk menjadi Pancasilais. Kita punya anggaran besar yang diamanahkan konstitusi untuk sektor pendidikan, di atas 20%. Sering kali, kita mengklaim pendidikan kita anti-krisis, antiresesi, namun ternyata tidak anti terhadap pandemi.
Kita perlu kembali melihat cita-cita bernegara. Sejauh mana, kita sudah ingkari.
Tonton video 'Polemik Organisasi Penggerak, Mendikbud Minta Maaf ke 3 Ormas':
