Ada Demo di Depan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Jika Macet

Luqman Nurhadi Arunanta, Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 10:17 WIB
Jelang demo tolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR.
Menjelang demo depan DPR hari ini. (Sachril Agustin/detikcom)
Jakarta -

Akan ada demo di depan gedung DPR/MPR hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas jika ada kemacetan.

"Untuk pengalihan arus situasional. Kalau massa nanti menutup jalan di depan DPR," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (29/7/2020).

Sambodo belum memerinci rute mana saja yang bisa dilalui pengendara saat pengalihan arus lalu lintas diberlakukan. Sementara untuk pengamanan demo, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan 1.200 personel gabungan TNI-Polri.

"Jumlah 1.200 personel, gabungan," katanya.

Polisi mengimbau massa aksi agar menyampaikan pendapatnya dengan damai dan tidak anarkis. Massa aksi diharapkan juga dapat menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi virus Corona (COVID-19).

"Sampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis, tetap menjaga protokol COVID-19, dan jangan sampai terprovokasi oleh massa lain yang memancing kerusuhan," ujarnya.

Massa Dipisahkan

Massa yang berdemo di depan DPR akan terbagi menjadi dua kelompok. Polisi akan melakukan pemisahan demo buruh dan mahasiswa.

"Intinya kita pisahkan kita sekat karena mereka beda kepentingan, beda tujuan kita," kata Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Wiraga mengatakan siap melakukan penyekatan demo buruh dan mahasiswa karena keduanya memiliki tuntutan yang berbeda.

"Siapa yang datang duluan kalau jadwal sama-sama jam 10.00-11.00 biasanya kan maju mundur, siapa yang datang duluan kita layanin, kalau datang bersama kita layani kita sekat," jelas Wiraga.

Massa buruh dan mahasiswa diperkirakan mencapai 1.350 orang. Pengamanan polisi hari ini berjumlah 800 personel gabungan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional.

"Pengamanan seperti biasa format pengamanan normal tidak ada yang lebih tapi kita agak spesial karena dua elemen mau gabung ke DPR," ujar Wiraga.

(gbr/gbr)