.webp)
Terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra saat ini masih lolos dan belum diketahui keberadaannya. Kelompok Cipayung Plus menilai keterlibatan penegak hukum dalam lolosnya Djoko Tjandra menjadi tamparan dan bahan evaluasi. Momentum besar untuk Polri berbenah, ada di depan mata.
"Adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri merupakan tamparan yang telak, sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi untuk melakukan evaluasi secara total agar kejadian sama tidak terulang kembali," ujar DPP IMM Najih Prastiyo, dalam keterangan tertulisnya Selasa (28/7/2020).
Menurutnya, saat ini Polri menjadi salah satu lembaga yang disorot dalam kasus Djoko Tjandra. Terlebih adanya bukti keterlibatan oknum polri dalam membantu Djoko Tjandra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu lembaga yang disorot oleh publik terkait dengan kejadian ini, mengingat keterlibatan oknum di internal Polri yang dirasakan memuluskan jalan Djoko Tjandra untuk dapat bebas," kata Najih.
Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, GMNI, PMKRI, Himapersis, GMKI, KMHDI, Hikmahbudhi, KAMMI dan PII ini menilai lolosnya Djoko Tjandra seharusnya sebagai momentum polri untuk berbenah diri.
"Lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah demi membangun kredibilitas lembaga," tuturnya
Najih juga menyayangkan masih lolosnya Djoko Tjandra hingga saat ini. Lolosnya Djoko Tjandra dinilai, sebagai bukti adanya celah pengamanan dan buramnya koordinasi lembaga.
"Kelompok Cipayung Plus menyayangkan lolosnya Djoko Tjandra, buronan kelas kakap kasus korupsi Bank Bali. Lolosnya Djoko Tjandra mengindikasikan bahwa masih terdapatnya celah pengamanan, dan koordinasi antar lembaga yang buram. Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk mencapai kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan atas celah tersebut," tuturnya.
Untuk itu, Najih meminta polri mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Serta ikut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila terbukti indikasi tindak pidana korupsi.
"Meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut hingga tuntas, terkait siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Hal ini penting dilakukan oleh polri dan bareskrim demi tercapainya penegakan hukum yang adil transparan, serta menjadi pengayom dan pemberi layanan terbaik kepada masyarakat," kata Najih.
"Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, maka kelompok Cipayung Plus menuntut Kapolri dan Kabareskrim untuk melibatkan dan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus Djoko Tjandra ini supaya lebih transparan dan akuntabel," sambungnya.
(dwia/fjp)
