Kemenhub Raih Opini WTP dari BPK 7 Kali Berturut-turut

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 28 Jul 2020 16:38 WIB
Kemenhub
Foto: dok Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2013. Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019, itu pun diapresiasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kementerian Perhubungan mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan pemeriksaan atas laporan hasil keuangan BPK itu tidak spesifik mencari kesalahan seperti pelanggaran kepatuhan, melainkan kewajaran atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga.

Menurutnya tujuan pemeriksaan keuangan yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kemenhub dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Harapan saya di tahun depan, opini Kemenhub masih dalam tahap kewajaran seperti ini," ungkap Hendra.

Selanjutnya Kemenhub fokus untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas temuan-temuan pada Pengelolaan PNBP, Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, serta Penatausahaan Aset dengan menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mencegah terjadinya temuan berulang.

Rencana aksi yang dilakukan yaitu menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK, mengadakan pelatihan kepada Kantor/Satker terkait pengadaan barang dan jasa, penatausahaan PNBP/Persediaan/Aset; melanjutkan inventarisasi dan penertiban aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga lebih optimal dalam melakukan pengendalian.

Kementerian Perhubungan akan menuntaskan seluruh temuan-temuan dan diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan serta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai informasi, penyerahan penghargaan WTP ini turut dihadiri Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan DR. Hendra Susanto, Auditor Utama Keuangan Negara I Novy Gregory Antonius Pelenkahu beserta tim, dan para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

(ega/ega)