Menhub Susun Kebijakan Pemulihan Transportasi Publik yang Aman COVID-19

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 18:14 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi
Menhub Budi Karya Sumadi (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut pemerintah sedang berupaya merumuskan kebijakan untuk memulihkan sektor transportasi publik yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun dia ingin ada keseimbangan antara pemulihan sektor transportasi publik dan tetap memberi jaminan masyarakat aman dari COVID-19.

"Saat ini kami terus mencari rumusan kebijakan yang pas yang memperhatikan keseimbangan antara dua pihak, yaitu konsumen dan perusahaan transportasi. Bagaimana konsumen bisa bertransportasi dengan aman dan sehat, dan bagaimana perusahaan transportasi dapat tetap bertahan dan beroperasi di masa pandemi ini dengan sejumlah aturan protokol kesehatan seperti pembatasan kapasitas penumpang, dan sebagainya," kata Budi Karya saat memberikan keynote speech pada acara diskusi virtual berjudul 'Transportasi Publik dan Geliat Ekonomi pada Masa Pandemi', Rabu (22/7/2020).

Budi menyampaikan sejumlah kondisi, tantangan, dan peluang yang terjadi di sektor transportasi pada masa pandemi COVID-19. Ia mencontohkan, industri penerbangan di Indonesia terdampak dengan jumlah penumpang pesawat yang turun tajam sejak triwulan I 2020.

Kemudian, pada Juli 2020, geliat ekonomi di industri penerbangan mulai meningkat dengan pergerakan pesawat meningkat 42 persen. Hal itu terjadi setelah dilakukan sejumlah upaya-upaya bersama antar-stakeholder penerbangan dan juga dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas. Adapun upaya yang dilakukan adalah penambahan kapasitas maksimal penumpang pesawat menjadi 70 persen, perpanjangan masa berlaku rapid test dan PCR test dari 3 hari menjadi 14 hari, pengisian Health Alert Card secara online, dan lain-lain.

Di sisi lain, di sektor transportasi perkotaan seperti KRL Jabodetabek terjadi sebaliknya. Minat penumpang yang menaiki KRL tetap tinggi walaupun upaya pengendalian melalui penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan, seperti pembatasan kapasitas maksimal penumpang dalam satu gerbong, dan sebagainya.

Sejumlah upaya pun telah dilakukan seperti, menyediakan armada alternatif selain KRL, seperti bus. Selain itu, upaya lainnya pemberlakuan jam kerja yang tidak berbarengan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, untuk mengurangi kepadatan.

Budi Karya menekankan pemerintah berupaya melakukan pengendalian transportasi dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Agar menciptakan masyarakat produktif dan aman dari penyebaran COVID-19 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo.

Di satu sisi Kemenhub berupaya agar industri transportasi dapat kembali pulih, sementara di sisi lain Kemenhub juga berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk bertransportasi dengan aman dan sehat.

"Upaya-upaya maupun terobosan yang dilakukan itu tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi perlu kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, pemda, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ungkap Budi.

Diskusi virtual ini turut dihadiri beberapa pembicara, yaitu Dirut PT AP I Faik Fahmi, Dirut Pelindo III U Saefudin Noer, Presdir JNE Mohamad Feriadi, Akademisi ITS Saut Gurning, dan Stafsus Menhub Wihana Kirana Jaya.

(yld/jbr)