.webp)
Sejumlah warga di Padang mengeluh belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) terkait penyebaran virus Corona atau COVID-19. Mereka pun mengadu ke Anggota DPR, Andre, yang sedang reses ke daerah pemilihannya.
Salah satu warga, Nazar, mengaku heran permasalahan BLT Corona di Padang tak kunjung selesai. Padahal, katanya, Pemko Padang berjanji memberi uang tunai Rp 600 ribu per kepala keluarga setiap bulannya sejak April 2020. Sampai akhir Juli 2020, warga baru menerima satu kali pencairan.
"Kami kecewa dengan Pemko Padang. Jangankan untuk mendapatkan dana berjilid-jilid seperti daerah lain, untuk yang jilid pertama saja belum tuntas. Janji tiga bulan, sampai hari ini baru sekali pencairan. Bagaimana pula dengan tahap selanjutnya, ini saja belum tuntas," ujarnya, Selasa (28/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga lainnya, Marzuki, juga mengaku kecewa soal pencairan BLT. Dia juga mengklaim banyak warga yang mengeluh belum tuntasnya pencairan BLT tahap pertama.
"Kami menduga ini karena kurang cakapnya dalam mengelola keuangan. Akhirnya, sampai hari ini, Pemko tak mampu membayar BLT yang sudah dijanjikan kepada warga. Bahkan sudah ada Peraturan Wali Kota Padang," kata Marzuki.
Heri, warga Kecamatan Lubukbegalung juga mengutarakan kekecewaannya. Dia menyebut warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumbar sudah menerima BLT, namun warga yang terdaftar sebagai penerima BLT dari Pemko Padang belum cair.
"Kami dengar, bantuan yang serupa dari Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat sudah dicairkan dan diambil oleh warga. Baik yang di Kantor Pos atau diantar ke rumah. Tentu mereka bertanya, kenapa yang dapat dari Pemko Padang belum juga selesai," katanya.
Andre kemudian menanggapi keluhan warga. Dia mengatakan telah meminta anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang untuk melakukan interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah.
"Kondisi begini tak boleh dibiarkan. Banyak warga menjerit soal BLT ini. Katanya akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga setiap bulan. Mulai April 2020 sampai tanggap darurat berakhir Juni 2020. Tapi ternyata, sampai sekarang masih satu bulan saja," kata Andre.
Andre menduga Pemko Padang tidak memiliki kemampuan membayar. Dia berjanji Fraksi Gerindra di DPRD Padang bakal berupaya agar BLT segera cair.
"Jangan sampai ada yang menduga karena pak wali-nya mau maju Pilgub Sumbar, sampai lupa mengurus rakyatnya. Kami minta Fraksi DPRD Padang memastikan pencairan ini," katanya.
"Ini bukan masalah main-main. Ini bantuan untuk perut warga Kota Padang. Janganlah sampai lambat dan bertele-tele. Kader Gerindra harus bertegas-tetas dengan Wali Kota Padang," sambungnya.
