Sidik Dugaan Korupsi, KPK Periksa Pejabat Pemkot-Anggota DPRD Banjar

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 28 Jul 2020 12:08 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Foto ilustrasi KPK: (Ari Saputra-detik)
Jakarta -

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017. Pihak-pihak yang diperiksa KPK itu terjadi dari unsur anggota DPRD hingga pejabat Pemkot Banjar.

Plt Jubir KPK mengatakan pemeriksaan dilakukan di dua tempat yakni di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan dan di Kantor BPKP Bandung.

Sejumlah pihak yang diperiksa KPK yaitu;

-Sekda Kota Banjar, Ade Setiana
-Kepala BPKAD Kota Banjar, Nursaadah
-Kepala Inspektorat Kota Banjar, Ojat Sudrajat
-Anggota DPRD Kota Banjar, Supriyadi
-Swasta, Budi Setiadi
-Empat pegawai Bank BJB ialah Aneth Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati, Ratih Nurul Fadila.

"KPK menghimbau kepada para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan, dan memberikan keterangan secara terbuka dan jujur dihadapan penyidik KPK," kata Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sebelumnya juga menggeledah sejumlah lokasi mulai dari Pendopo Wali Kota Banjar, Kantor hingga rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang hingga dokumen yang diduga terkait dengan kasus yang tengah disidik oleh KPK itu.

Meski demikian, KPK belum mengumumkan ataupun menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena adanya kebijakan baru dari pimpinan saat ini. Penetapan tersangka bakal dilakukan bersamaan dengan penangkapan dan penahanan.

KPK era kepemimpinan Firli Bahuri memang menerapkan kebijakan baru mengenai cara penetapan tersangka. KPK era Firli tidak ada mengumumkan penetapan status tersangka seperti halnya pimpinan KPK era sebelumnya.

Penetapan tersangka akan diumumkan bersamaan dengan penangkapan dan penahanan. Firli Bahuri mengatakan penangkapan tanpa mengumumkan status tersangka itu merupakan ciri khas KPK di bawah kepemimpinannya.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (27/4).

(ibh/zap)